KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS
No. HM.4.6/44/SET.M.EKON.2.3/04/2019

Sesmenko Ajak Pemprov DKI Jakarta Prioritaskan Peningkatan Kapasitas SDM dalam Merencanakan Pembangunan yang Berkualitas

Jakarta, 10 April 2019

Pemerintah telah menetapkan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 yaitu peningkatan sumber daya manusia untuk pertumbuhan berkualitas. Untuk mencapainya, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah mutlak diperlukan. Hal ini disampaikan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono saat memberi sambutan dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi DKI Jakarta, Rabu (10/4) di Jakarta.

Selain itu, Susiwijono juga turut menggarisbawahi ketidakpastian ekonomi global yang makin dalam. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk berhati-hati dalam merumuskan bauran kebijakan yang tepat. Seperti dikutip dari beberapa lembaga keuangan dunia seperti World Bank dan IMF, yang menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia pada 2019. World Bank menurunkan dari 3,0% menjadi 2,9% sedangkan IMF menurunkan proyeksinya dari 3,7% menjadi 3,5%, kemudian 3,3%.

Lalu pada Maret 2019, OECD juga mengoreksi pertumbuhan ekonomi dunia dari 3,6% menjadi 3,3%. Perlambatan ekonomi juga diprediksi terjadi di kawasan ASEAN-5 pada 2019, dari 5,2% menjadi5,1%.

“Penyebab perlambatan tersebut diantaranya berasal dari perang dagang AS–China yang masih berlanjut, normalisasi suku bunga, isu Brexit, fluktuasi harga komoditas, dan lain-lain,” ujarnya.

Pada 2018, lanjut Susiwijono, ekonomi Indonesia tumbuh 5,17% yoy. Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai rata-rata 5,03% ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan investasi yang terus meningkat.

“Pertumbuhan ekonomi tersebut diiringi kualitas yang semakin membaik sebagaimana tercermin dari inflasi yang rendah, menurunnya tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran,dan rasio gini,” sambungnya.

Keberhasilan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari kebijakan pemerintah. Paket-paket kebijakan pemerintah berupa pembangunan infrastruktur, memperkuat daya saing, memperkuat kawasan ekonomi, membangun kawasan pariwisata di seluruh wilayah Indonesia dengan didukung kebijakan pemerataan ekonomi.

“Belajar dari negara-negara yang berhasil keluar dari middle income trap, kunci keberhasilan pembangunan berkelanjutan adalah memperkuat daya saing dengan mendorong ekspor dan investasi,” kata Sesmenko Perekonomian.

Dalam jangka pendek, Pemerintah menitikberatkan pada perbaikan iklim usaha melalui Online Single Submission (OSS), fasilitas insentif perpajakan dan pengembangan program vokasi, serta pengembangan pariwisata. Selain itu, ada kebijakan peningkatan ekspor yang dilakukan melalui pemilihan komoditas ekspor unggulan, mengurangi biaya dan simplifikasi prosedural ekspor, serta diplomasi ekonomi dan peningkatan akses pasar. Sementara di jangka menengah-panjang, Pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur dan pengembangan SDM.

Terkait dukungan kebijakan dari Pemerintah Daerah, Susiwijono menyampaikan apresiasinya karena pelaksanaan OSS dapat terlaksana dengan didukung oleh Pemerintah Daerah dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, termasuk di DKI Jakarta.

Kemudian, di tengah keterbatasan APBN/D dan kebutuhan pembangunan infrastruktur yang tinggi, Susiwijono berpesan agar daerah perlu mencari sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari pasar modal dan lembaga keuangan. Pemda DKI Jakarta merupakan salah satu daerah yang diharapkan menjadi pionir penerbitan obligasi daerah.

Selain itu, sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, daerah diwajibkan untuk mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)-E-Gov yang terintegrasi dalam waktu 3 tahun.

Senada dengan Sesmenko Perekonomian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengungkapkan bahwa berfokus pada investasi adalah langkah strategis dalam mencapai pertumbuhan.

“Elemen penting yang harus dipegang oleh Pemprov DKI Jakarta adalah memastikan bahwa pertumbuhan investasi lebih tinggi dan lebih cepat dibandingkan pertumbuhan konsumsi,” terangnya.

Pertumbuhan yang berdasarkan investasi, lanjut Bambang, adalah pertumbuhan yang mampu menciptakan lapangan kerja, baik dari pemerintah, swasta, BUMN, maupun dari masyarakat. Dengan begitu, tingkat pengangguran akan turun, begitupun dengan tingkat kemiskinan.

Sementara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan bahwa pihaknya akan fokus pada 3 (tiga) ruang mendasar yang akan dikelola. Pertama, ruang rumah/keluarga yang meliputi persoalan air, listrik, pengelolaan sampah, harga pangan dan sebagainya. Kedua, ruang kerja seperti persoalan iklim usaha yang sehat, pengurusan ijin yang sederhana, atau produktivitas kerja. Ketiga, ruang yang memunculkan interaksi antar warga seperti taman, transportasi, hingga angkutan umum.

“Di tahun 2020 ini, kita akan fokus pada pertumbuhan yang berkualitas. Jadi bukan hanya tinggi, tapi juga merata. Kita tidak hanya akan berfokus pada hal teknisnya, tapi melampaui hal itu, kita harus mampu melihat efek transformasi budaya di masyarakat dari pembangunan yang dilakukan,” pungkas Anies.(idc/iqb)

***

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Hermin Esti Setyowati

Website: www.ekon.go.id

Twitter & Instagram: @perekonomianRI

Email: humas@ekon.go.id