KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Kemandirian Ekonomi untuk Indonesia Maju

Manado, 27 Oktober 2018

Selama empat tahun pemerintahan Jokowi-JK, fundamental ekonomi makro Indonesia tercatat relatif sehat dan kuat. Di tengah gejolak dan perlambatan ekonomi global, ekonomi Indonesia mampu tumbuh sebesar 5,17% di semester I tahun 2018, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi semester I tahun sebelumnya yang hanya mencapai 5,01%. Inflasi juga berhasil dikendalikan di bawah 4% selama 4 tahun terakhir.

Tak hanya sekedar tumbuh, ekonomi republik ini juga tumbuh berkualitas. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), selama 4 tahun ke belakang indikator sosial kita membaik. Tingkat kemiskinan untuk pertama kalinya dalam sejarah berada di level satu digit, yaitu sebesar 9,82% di bulan Maret 2018. Rasio gini dan tingkat pengangguran di tahun 2018 juga menurun masing-masing kini berada di angka 0,389% dan 5,13%.

“Momentum ini harus kita kuatkan lagi dengan menciptakan masyarakat yang mandiri secara ekonomi. Mental dan pola pikir masyarakat perlu diubah dari pola pikir yang sederhana hanya pada pemenuhan kebutuhan menjadi lebih memiliki jiwa wirausaha,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono dalam Rembuk Nasional Gerakan Indonesia Mandiri bertajuk “Kemandirian Ekonomi untuk Indonesia Maju”, Sabtu (27/10) di Manado, Sulawesi Utara.

Demi terciptanya perubahan pola pikir tersebut, lanjut Susi, pemerintah menjalankan berbagai kebijakan yang mendorong kemandirian masyarakat. Sebagai contoh adalah peningkatan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi masyarakat.

“Sejak Januari 2018, suku bunga KUR efektif per tahun telah diturunkan menjadi 7% dari semula 9%. Selain itu, target porsi penyaluran juga diprioritaskan ke sektor-sektor produksi seperti pertanian, perikanan, kehutanan dan perkebunan,” kata Susiwijono mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.  Menko Perekonomian Darmin Nasution berhalangan hadir karena sedang memimpin Delegasi RI ke Moskow, Rusia dalam agenda Sidang Komisi Bersama Indonesia-Rusia.

Untuk sektor kehutanan, pemerintah mendorong kemandirian ekonomi melalui percepatan proses pengurusan dan pembagian izin hutan sosial sebagai bagian dari reforma agraria. Aset tersebut nantinya dapat digunakan oleh rakyat sebagai modal menciptakan sumber ekonomi yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan.

Contoh yang sudah terlaksana lainnya adalah melalui kebijakan penyederhanaan dan perpanjangan masa berlaku Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pemberian subsidi biaya sertifikasi SVLK dan biaya penilikan (surveillance), serta pemberian pelatihan dan pendampingan bagi UMKM.

Selain itu, pemerintah pun berupaya meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan vokasi yang terstandarisasi. Kebijakan ini dituangkan dalam roadmap kebijakan pengembangan vokasi di Indonesia tahun 2017-2025.

Sebagai contoh, saat ini sudah dilaksanakan pilot project kurikulum SMK Kopi pertama di Indonesia. Pendidikan ini diharapkan akan menghasilkan SDM yang mumpuni secara komprehensif, dari hulu ke hilir dalam hal kopi, yang sangat relevan dengan tren saat ini di seluruh dunia. 

“Kebijakan seperti ini akan sangat bermanfaat baik bagi angkatan kerja untuk masuk ke dunia usaha maupun untuk menjadi calon wirausahawan ekonomi skala kecil dan menengah,” sambung Susiwijono.

Pemerintah juga terus membangun infrastruktur, baik Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun Non-PSN untuk meningkatkan konektivitas dan menurunkan biaya ekonomi. Mengutip pernyataan Presiden, kemudahan perizinan dan infrastruktur yang memadai menjadi kunci untuk kita dapat tinggal landas menuju masa depan yang lebih baik.

Selain infrastruktur fisik, pemerintah juga membangun infrastruktur non-fisik seperti Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan sistem yang memudahkan masyarakat dalam malakukan proses perizinan berusaha, yakni dengan sistem Online Single Submission (OSS).

“OSS sebagai satu portal nasional (oss.go.id) telah memberikan pelayanan perizinan berusaha yang mengeluarkan satu identitas perizinan berusaha (NIB) dan satu format perizinan berusaha (Izin Usaha dan Izin Operasional/Komersial) secara elektronik 24/7,” terangnya.

Dalam rangka Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental (PKN-RM) Indonesia Tahun 2018, Kemenko Perekonomian menyelenggarakan talkshow yang dibagi menjadi 5 (lima) yang berlangsung paralel, dengan tema: (1) KUR untuk Kesejahteraan Rakyat; (2) Pemanfaatan Hutan untuk Kemandirian Ekonomi; (3) Vokasi untuk Menciptakan Tenaga Kerja Berkualitas; (4) Usaha Mudah melalui OSS; dan (5) Mendorong Pertumbuhan Ekonomi melalui Infrastruktur.

Selain talkshow, Kemenko Perekonomian juga mendirikan booth pameran dengan menampilkan gambaran program dan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah saat ini, antara lain: KUR dan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI); Kebijakan Kelapa Sawit; OSS; pembangunan Infrastruktur, Kebijakan Satu Peta, dan Kawasan Ekonomi Khusus. (ekon)

***

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Hermin Esti Setyowati

Website: www.ekon.go.id

Twitter & Instagram: @perekonomianRI

Email: humas@ekon.go.id

CATATAN:

Sekilas balik, pada tahun 2016 lalu, tepatnya pada tanggal 6 Desember 2016, Presiden Joko Widodo menandatangani Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental. Inpres tersebut menginstruksikan kepada para menteri kabinet kerja, para pimpinan lembaga tinggi negara, dan para pimpinan daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing untuk melaksanakan Gerakan Nasional Revolusi Mental.

Gerakan tersebut berpedoman kepada lima program, yaitu Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Mandiri, dan Gerakan Indonesia Bersatu. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mendapat tugas untuk mengoordinasikan program Gerakan Indonesia Mandiri.

Rembuk Nasional Gerakan Indonesia Mandiri ini pertama kali dilaksanakan tahun 2017 yang lalu di Solo. Tema yang diambil saat itu adalah “Kebijakan Pemerataan Ekonomi dalam rangka Menurunkan Kemiskinan”. Tema tersebut dipilih untuk mensosialisasikan Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) yang diluncurkan oleh pemerintah di awal tahun 2017.

KPE dicanangkan oleh pemerintah sebagai kebijakan afirmatif, yaitu kebijakan yang tidak hanya melihat pencapaian target pertumbuhan ekonomi, namun juga kebijakan yang dapat mengurangi ketimpangan, baik ketimpangan pendapatan, ketimpangan sosial hingga ketimpangan kapasitas serta kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kebijakan Pemerataan Ekonomi memiliki 3 (tiga) pilar utama, yaitu; lahan atau Reforma Agraria, peningkatan kesempatan, dan kapasitas SDM. Kebijakan ini dijalankan bersama dengan kebijakan pemerintah lainnya seperti pembangunan infrastruktur, stabilisasi pangan dan perbaikan iklim investasi.