Jakarta – Pemerintah akhirnya mendapatkan restu dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengambil alih pengelolaan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).

“Komisi VI memberikan persetujuan terhadap hasil perundingan yang telah dicapai oleh tim perunding proyek asahan yang dibentuk melalui keputusan Presiden No 27 tahun 2010 dan meminta proses pengambilalihan dapat terlaksana menjadi 100 persen milik pemerintah RI terhitung 1 November,” kata Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartato dalam rapat bersama Menteri Perindustrian, Menteri BUMN dan Gubernur Sumut di gedung DPR, Selasa (22/10/2013).

Ia juga mengatakan nantinya setelah pengakhiran perjanjian dengan Nippon Asahan Aluminium (NAA), PT Inalum akan berada dibawah pembinaan Kementerian BUMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengaku optimis akan mendapatkan persetujuan pengambilalihan Inalum dari DPR. “Kalau saya sudah (berani) pulang berarti Insa Allah ini akan sukses,” ujarnya.

Saat Rapat Inalum di gedung DPR akan berlangsung, Menko Perekonomian bersama Menteri Keuangan M Chatib Bastri tiba-tiba meninggalkan rapat.

Ia juga mengaku senang, pasalnya dalam pengambialihan Inalum pemerintah dapat melakukan penghematan. Sebelumnya anggaran pengambilalihan Inalum dalam RAPBNP dianggarkan sebesar Rp7 triliun.

“Di plafon (RAPBNP) ada Rp5 triliun, di Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Rp2 triliun penghematan judtru lebih bagus,” tuturnya. 

Pemerintah sendiri telah menetapkan batas maksimal pembelian dari NAA sebesar US$558 juta. Pihak NAA sendiri sebelumnya menetapkan harga Inalum sebesar US$626 juta.