Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengharapkan agar persoalan pembebasan lahan untuk pembagunan  proyek pembagunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, Jawa Tengah yang berkapasitas 2x1.000 MW dapat segera diselesaikan. Sehingga proyek yang menelan dana miliaran ini dapat segera dirampungkan.

Pembagunan proyek PLTU ini masih mengalami hambatan karena kurangnya lahan yang dibebaskan sekitar 15-20 persen lagi.  “Kita meminta untuk pengembang untuk mengepush agar pembebasan lahan ini berjalan dan ini akan kita pantau,” ujarnya usai rakor Migas dan Listrik di Kementerian Perekonomian, Jakarta, Kamis (18/9/2013).

Lebih lanjut ia mengatakan, apabila ada tanda-tanda untuk pembebasan lahan masih mengalami hambatan maka pemerintah akan melakukan opsi untuk memberikan kesempatan pada pengembang untuk memperpanjang waktu proses pembebasan lahan. Namun opsi ini tidak akan berlaku jika terdapat kesalahan dari pengembang atau badan usaha.

“Jadi sepanjang tidak ada kesalahan pengusaha tapi lebih kepada lahan, itu dimungkinkan diperpanjang,” ujarnya.

Ia juga berharap agar proyek PLTU Batang ini dapat segera diselesaikan. “Kita berharap dalam waktu dekat bisa diselesaikan pengadaan lahan tersebut. Sehingga projek yang menelan biaya sekitar lebih dari Rp6 miliar dolar itu bisa berjalan dengan baik,” tuturnya.

Proyek pembangunan PLTU Batang membutuhkan lahan seluas 233 hektare dan merupakan proyek KPS pertama yang menggunakan teknologi efisien serta ramah lingkungan.