KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Pembangunan Infrastruktur Perlu Keterlibatan dan Komitmen Badan Usaha

Jakarta, 11 November 2016

Jakarta – Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menggelar rapat koordinasi guna mengetahui seberapa jauh implementasi sudah berjalan. Untuk itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution sebagai Ketua Komite, mewanti-wanti agar pembangunan infrastruktur jangan sampai maju mundur dalam prosesnya.

“Ada proyek strategis yang sudah di handle oleh menteri yang terkait tetapi datanya belum ada rinciannya sama sekali. Ada yang sudah di endorse tetapi surat menterinya belum masuk. Ada juga yang di kriteria kita, proyek strategis nasional itu adalah proyek yang pelaksanaannya paling lambat 2018. Bagaimana kita melihat itu dan bagaimana perlakuannya. Apa kita beri pengecualian dalam list atau kita drop?,” kata Darmin dalam pembukaan rapat koordinasi di kantor Menko Perekonomian, Jumat (11/11)

Hadir dalam rapat ini adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto, dan pejabat kementerian/lembaga terkait.

Adapun beberapa bahasan terkait hasil rapat Menteri KPPIP pada tanggal 22 Juni lalu, antara lain Revisi Perpres No 75/2014, Kilang Minyak Tuban, Kilang Minyak Bontang, Jalan Tol Serang – Panimbang, Jalan Tol Trans Sumatera, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan, SPAM Semarang Barat, Pelabuhan Patimban, LRT Sumsel dan Jabodebek, Light Rail Transit (LRT) Jakpro dan yang terakhir Lembaga Manajemen Aset Negara (L-MAN).

Pertamina dalam pembangunan infrastruktur, lanjut Darmin, sebenarnya memiliki kekuatan untuk menuntaskan. Namun masih ada pihak-pihak yang beda pandangan. “Ini yang perlu kita dorong agar prosesnya tidak maju dan mundur,” tegasnya.

Sementara itu Bambang Brodjonegoro berharap pertamina memiliki kilang baru yang selesai dibangun. Untuk status Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sendiri masih maju mundur. Refurbish kilang yang lain, lanjutnya, sudah ada namun tidak pernah jadi.

“Kami berharap pada Pertamina saat ini, agar benar-benar ada progress untuk pembangunan kilang di Indonesia. Karena yang sudah terjadi sebelumnya, progress itu hanya sampai pada di atas kertas,” kata Bambang.

Dirut Pertamina menanggapi, bahwa saat ini pihaknya sudah memasuki tahap pengerjaan di lapangan. “Untuk kilang Balikpapan, saat ini statusnya sudah masuk di persiapan fisik di lapangan. Proportional integral derivative (PID) akhir Desember sudah selesai. Secara simultan sudah dilakukan,” ujarnya.

Sementara itu untuk pembangunan Pelabuhan Patimban, dibutuhkan surat rekomendasi kesesuaian tata ruang dari Menteri Agraria dan Tata Ruang ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai syarat adminstrasi evaluasi Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KA—ANDAL) dalam proses mendapatkan izin Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Izin AMDAL ini terkait dengan syarat yang diajukan pemerintah Jepang untuk proses peminjaman dana.

Sementara itu, Airlangga berharap ada pembangunan industri yang merata baik di sisi utara maupun selatan di pulau Jawa, selain tentu saja di pulau-pulau lain. “Kita harus menumbuhkan industri di bagian selatan,” ujarnya.

Darmin mendukung langkah-langkah yang diambil oleh pihak terkait sembari ingin memastikan bahwa proyek yang sudah berjalan ke depannya tidak menjadi maju mundur lagi. “Kita adakan pertemuan lagi akhir November ini untuk memastikan implementasi kebijakan ini diterapkan dengan tepat,” tutup Darmin.

***

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Farah Heliantina

Website: www.ekon.go.id

Twitter: @perekonomianRI 

Email: humas@ekon.go.id