Jakarta - Sampai saat ini selisih taksiran nilai pengambilalihan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) masih belum menemukan titik temu antara pemerintah Indonesia dengan pihak Jepang.

Berdasarkan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP), nilai aset pabrik tersebut USD 390 juta, sementara investor Jepang berkukuh pada angka USD 650 juta, sehingga ada selisih USD 260 juta.

"Perbedaan mengenai nilai aset tersebut karena selisihnya cukup jauh antara apa yang disampaikan oleh pihak Jepang yang sekitar USD650 juta. Sementara BPKP pada angka USD 390 juta itu tentu ya kita harus pegang BPKP," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa usai rakor Inalum di Kementerian Perekonomian, Jakarta, Selasa (24/9/2013).

Menko Perekonomian mengakui proses pengambilalihan PT Inalum ini masih jalan di tempat. Pemerintah, sambung dia, akan tetap berpengang pada kontrak awal, dimana pada akhir Oktober Inalum sudah menjadi milik Indonesia. "Kita harapkan semua berjalan smoot karena prinsifnya semua sudah sepakat akan berakhir pada 31 Oktober pada 1 November sudah kembali ke Indonesi," ujarnya.

Sementara Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan karena saat ini merupakan lobi-lobi akhir antara Jepang dan Indonesia maka hal ini akan sampai pada kesimpulan nilai taksir Inalum. Namun ia enggan mengungkapkan besaran angka yang akan ditawarkan ke pihak Jepang. "Tentu saja dalam tahap ini saya tidak bisa menyampaikannya karena ini bagian daripada proses dan strategi perundingan akhir, tujuan kita adalah 31 Oktober secara fisik kita mengambil alih seluruh saham," ujarnya.