Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, atas undangan Dr. Hussein Abdullah Al-Shahristani, Deputi Perdana Menteri Republik Irak, telah melakukan kunjungan ke Irak selama satu hari pada tanggal 14 Maret 2013, dengan tujuan untuk meningkatkan dan memperkokoh hubungan kerjasama bilateral di bidang ekonomi, perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Irak. Kunjungan tersebut merupakan kunjungan balasan Deputi Perdana Menteri Irak ke Indonesia tanggal 24-27 Juni 2012.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI berkesempatan melakukan kunjungan kehormatan kepada Yang Mulia Nouri Al-Maliki, Perdana Menteri Irak, dan menyampaikan salam hangat dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan bangsa Indonesia. Selain itu Menko Perekonomian menyampaikan harapan kiranya Yang Mulia Perdana Menteri Irak dapat berkunjung ke Indonesia dalam waktu yang nyaman memenuhi undangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Selain Courtesy Call kepada Perdana Menteri Irak, Menko Perekonomian juga melakukan pembicaraan bilateral dengan Deputi Perdana Menteri Irak Bidang Energi yang membahas berbagai isu dibidang ekonomi termasuk diantaranya kerjasama dibidang energi. Pertemuan diakhiri dengan menyaksikan penandatanganan Memorandum Saling Pengertian (MoU) antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI dan Kementerian Perminyakan Irak tentang Kerjasama Energy and Mineral Resources, yang dilakukan masing-masing oleh Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI dan Deputi Menteri Perminyakan Urusan Operasi Hilir Irak, Kementerian Perminyakan Irak.

Sebagai wujud implementasi penandatanganan MoU Kerjasama Energy and Mineral Resources antara Indonesia dan Irak, pada tanggal 14 Maret 2013, Pertamina menyepakati pembelian minyak mentah Basrah Light dari State Oil Marketing Organization (SOMO) Irak, dimana pihak SOMO akan menjual minyak mentah Basrah Light ke Pertamina sebanyak 33,000 barel per hari. Kesepakatan jual beli minyak mentah ini berlaku untuk periode 1 Mei 2013 hingga 31 Desember 2013. Kesepakatan tersebut dapat diperbaharui, baik kuantitas dan jangka waktu apabila dipandang perlu oleh kedua belah pihak. Selain itu, Pemerintah Irak menawarkan kesempatan kepada Pertamina untuk melakukan eksplorasi di salah satu dari tiga lapangan minyak, yaitu lapangan Merjan, Kifl atau West Kifl. Di lain pihak, Pertamina berharap untuk mendapat kesempatan sebagai partisipan minoritas dalam lapangan West Qurna-1. 

Selain sektor energi, pihak Irak tertarik pula untuk bekerjasama dengan Indonesia untuk memproduksi pupuk dengan menawarkan  kerjasama pembangunan  pabrik pupuk urea di Irak. Menanggapi tawaran Pemerintah Irak tersebut, sebagai tahap awal, PT. Pupuk Indonesia tertarik bekerjasama dibidang pengadaan bahan baku pupuk untuk kebutuhan industry pupuk nasional. 

Di sektor telekomunikasi, Pemerintah Irak tertarik melakukan kerjasama dengan mengundang PT. INTI mempresentasikan program-program yang akan ditawarkan kepada Irak, termasuk diantaranya Broadband Network Modernization dan pembangunan jaringan kabel telepon berbahan Fiber Optic. 

Pada sektor infrastruktur, atas undangan Pemerintah Irak, PT. Wijaya Karya akan mempresentasikan rencana pengembangan usaha di Irak serta menyatakan kesiapan untuk terlibat dalam berbagai proyek di Irak, yang ditandai dengan pembukaan kantor perwakilan perusahaan di Baghdad. 

Akhirnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas penyambutan yang hangat selama kunjungan kerja ke Baghdad dan mengharapkan kiranya hasil-hasil pembicaraan yang telah dilakukan dapat ditindaklanjuti demi kemajuan perekonomian di kedua negara.

Delegasi RI yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI  terdiri dari para pejabat Pemerintah RI dari berbagai instansi, pimpinan beberapa perusahaan BUMN yaitu PT. Pertamina, PT. Wijaya Karya, PT.INTI dan PT. Pupuk Indonesia serta perusahaan swasta nasional dan wakil dari KADIN Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI meninggalkan Baghdad dan kembali ke tanah      air pada tanggal 14 Maret 2013 malam.(ekon)