Sektor industri pengolahan, jasa strategis, teknologi informasi dan perdagangan menjadi sektor potensial yang dipertimbangkan dari potensi dan perkembangan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam Bintan Karimun (BBK). Kawasan Bintan sendiri terbagi menjadi kawasan Bintan dan Tanjungpinang.

Bintan difokuskan pada sektor pariwisata dan kawasan industri yang meliputi industri maintenance, repair and overhaul (MRO), industri alumina, pengolahan makanan, maritim defense dan industri olahraga. Tanjungpinang difokuskan pada sektor wisata heritage, industri halal, industri perikanan, business center, dan pusat zona integrasi.

Pengembangan kawasan pariwisata di Kawasan Bintan akan dilakukan secara integratif, diantaranya Kawasan Pariwisata Lagoi, Pariwisata Trikora, dan Pariwisata Heritage Tanjungpinang. Integrasi tersebut diharapkan akan dapat menyukseskan Program Travel Bubble antara Indonesia dengan Singapura.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Wahyu Utomo mengatakan bahwa program atau proyek yang menjadi bagian dari Peraturan Presiden (Perpres) KPBPB BBK akan memberikan multiplier effect dalam percepatan dan pemerataan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau, khususnya mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat dampak pandemi COVID-19.

Untuk mendukung penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan BBK, Pemerintah Pusat melakukan serangkaian tinjauan lapangan dan verifikasi kesiapan pelaksanaan program atau proyek prioritas pengembangan kawasan yang dilakukan sejak 8 Juni hingga 11 Juni 2021.

“Tujuan peninjauan ini untuk memverifikasi terkait dengan beberapa usulan program proyek prioritas yang masuk Perpes. Sehingga kami dapat mengetahui dengan pasti seperti apa kondisi di sini,” kata Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi  Dodi Selamet Riyadi.

Setelah mengunjungi kawasan Batam, peninjauan dilanjutkan menuju Kabupaten Bintan yang memiliki luas 132.682 hektar yang 33% dimanfaatkan untuk pembangunan Kawasan BBK. Lalu dilanjutkan ke Kota Tanjungpinang seluas 14.692 hektar yang 17% digunakan untuk pengembangan Kawasan BBK.

Terkait pengembangan kawasan industri di Pulau Bintan akan dilakukan di Kawasan Industri Lobam yang saat ini memiliki wilayah usaha seluas 172 hektar dengan produk yang kompetitif dan berorientasi ekspor. Selain itu di Pulau Bintan juga terdapat pengembangan Bandar Udara Internasional Bintan yang akan dimulai pada tahun 2022. Pengembangan Bandar Udara tidak hanya menjadi MRO tetapi juga sebagai Hub Logistic dan Aerospace Park. Saat ini Pemerintah sedang mengkaji terkait pembagian rute antara Bandara Batam, Bandara Tanjungpinang, dan Rencana Bandara New Bintan Airport.

Selain kawasan industri lobam yang terkoneksi dengan lokasi pengembangan bandara udara, di Pulau Bintan juga terdapat KEK Galang Batang yang saat ini telah dalam produksi alumina dalam bentuk serbuk yang akan diekspor perdana pada bulan Juli ke negara Malaysia. Produksi Alumina telah mencapai 1.500 ton/hari yang baru akan optimal secara berkala.

Selanjutnya kunjungan dilanjutkan ke lokasi rencana pembangunan Bendungan Sei Busung yang memiliki potensi luas genangan air mencapai 4.721 hektar dan debit air baku sebesar 4.476 lt/dtk. Nilai investasi mencapai 1,6 triliun rupiah, namun bendungan ini tidak termasuk dalam 65 Bendungan Prioritas Nasional dan estimasi pelaksanaan pada tahun 2024. Untuk mempercepat persiapan pembangunan bendungan ini, perlu dilakukan penyiapan Readiness Criteria hingga tahun 2024.

Setelah melakukan serangkaian peninjauan Kawasan BBK, Dodi menyatakan bahwa hasil survey di lapangan akan segera dilaporkan secara langsung kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (ltg/dep6/fsr/hls)