Pemerintah terus berupaya meningkatkan cakupan pelayanan air minum di Indonesia. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan krisis air bersih dan penurunan permukaan tanah karena penggunaan air tanah di Kota Semarang.

SPAM Semarang Barat juga merupakan salah satu proyek pembangunan infrastruktur dengan skema pendanaan Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Proyek ini memanfaatkan air dari Bendungan Jatibarang yang disalurkan dengan jaringan perpipaan air baku sepanjang 2.550 meter untuk diolah menjadi air minum melalui instalasi berkapasitas 1.000 liter per detik. Air itu kemudian disalurkan ke masyarakat melalui jaringan distribusi utama sepanjang lebih kurang 52.500 meter.

Tujuannya untuk memperluas cakupan pelayanan penyediaan air minum oleh Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang dengan estimasi penerima manfaat 70 ribu sambungan rumah yang berada di wilayah Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Tugu, dan Kecamatan Ngaliyan.

Diawali dengan agenda penjelasan dan diskusi dengan beberapa stakeholder terkait di Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Tengah Kementerian PUPR, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo yang diwakili Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Tulus Hutagalung beserta tim, pada Rabu (13/07), berkunjung ke SPAM Semarang Barat. Kunjungan ke SPAM yang telah beroperasi sejak 22 Mei 2021 tersebut dilakukan dalam rangka monitoring dan evaluasi pembangunan Jaringan Distribusi Utama (JDU) atau Jaringan Perpipaan untuk mendukung operasional SPAM Semarang Barat.

Terdapat 4 (empat) Sistem JDU yang sedang dibangun oleh BPPW Jateng yaitu Sistem Reservoir Diesel, Sistem Reservoir Bambankerep, Sistem Reservoir Manyaran I, dan Sistem Reservoir Manyaran II. “Saat ini, pembangunannya memang telah mencapai progres fisik 52,33% diatas dari target 43,21%, namun masih ditemukan adanya beberapa isu atau kendala yang berpotensi menghambat penyelesaiannya,” ungkap Asdep Tulus.

Isu atau kendala tersebut di antaranya adalah Perizinan Perlintasan Sungai dengan beberapa ruas kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana Kementerian PUPR, Perizinan Jalan Nasional pada ruas kewenangan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah Kementerian PUPR, Perizinan Perlintasan Rel Kereta Api melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dan Perizinan pada jalur komplek perumahan.

“Untuk mendukung target penyelesaian pembangunan JDU SPAM Semarang Barat di Desember 2022, Kementerian PUPR bersama-sama dengan Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang telah berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah yang mendukung proses percepatannya,” ujar Asdep Tulus.

Dengan adanya kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala yang dilakukan Kemenko Perekonomian, diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan JDU atau Jaringan Perpipaan dalam rangka optimalisasi operasional SPAM Semarang Barat. (dep6/rep/fsr)

***