KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS
HM.4.6/586/SET.M.EKON.3/10/2022

Tingkatkan Resiliensi Hadapi Ancaman Resesi Global, Menko Airlangga Ungkap Sejumlah Langkah Penting bagi Kesiapan Indonesia

Jakarta, 18 Oktober 2022
 

Krisis keuangan, pangan, dan energi global yang terjadi saat ini dan ditambah dengan tekanan inflasi menjadikan dunia dibayangi dengan ancaman resesi. Dengan adanya ketidakpastian yang terutama diakibatkan oleh The Perfect Storm, sejumlah lembaga internasional memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2023 berada pada kisaran 2,3%-2,9%. Proyeksi tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dunia untuk tahun 2022 yang berada pada kisaran 2,8%-3,2%.

Asian Development Bank (ADB) pada bulan September lalu juga telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 dari 5,2% menjadi 5%, namun demikian ADB juga memprediksikan Indonesia termasuk ke dalam negara yang akan terhindar dari resesi. Meski kinerja ekspor Indonesia diperkirakan akan terpengaruh, ADB masih optimis dengan kinerja perekonomian Indonesia karena pemulihan ekonomi Indonesia masih berada pada jalurnya.

Mewaspadai hal tersebut, Pemerintah telah mengambil sejumlah langkah penting bagi penguatan perekonomian nasional dan mengantisipasi dampak krisis yang dapat mempengaruhi keberlanjutan pemulihan ekonomi.

“Tentunya Indonesia ada faktor positif berada di lingkup ASEAN, dimana pertumbuhan ekonomi ASEAN diperkirakan sebesar 4,9%. Di regional, kita ini masih ada pertumbuhan sehingga tentu di Indonesia menjadi sumber pertumbuhan ke depan,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam wawancara secara virtual dengan Metro TV, Senin (17/10).

Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Indonesia telah melakukan pengendalian inflasi dengan cukup baik, dimana saat ini inflasi berada di 5,9%. Dalam upaya pengendalian inflasi, Pemerintah telah melaksanakan sejumlah langkah seperti mendorong kolaborasi antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk tematik ketahanan pangan dan pemanfaatan 2% Dana Transfer Umum (DTU) untuk membantu sektor transportasi dan tambahan perlindungan sosial.

Di tengah kenaikan harga energi di tingkat global, Pemerintah juga terus melakukan berbagai berupaya agar harga di dalam negeri tetap stabil dan terjangkau, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp12,4 triliun dan bantuan subsidi upah sebesar Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja. Dengan adanya bantuan ini diharapkan dapat memberikan bantalan bagi pertumbuhan ekonomi sampai akhir tahun agar masih berada di sekitar 5,2% dan tahun depan tetap bertahan di atas 5%.

Tekait dengan ancaman krisis pangan, Pemerintah juga telah memprioritaskan ketahanan pangan dengan menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga-harga pangan.

“Indonesia cukup beruntung karena produksi beras kita dalam 3 tahun terakhir sebesar 31 juta dan tentunya kita memiliki daya tahan yang cukup. Karena dalam 3 tahun terakhir juga kita tidak melakukan impor beras. Selanjutnya kita juga melihat, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia relatif juga tidak mengimpor jagung dan bahkan kita mengalami surplus jagung,” tutup Menko Airlangga. (dlt/fsr)

***

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Haryo Limanseto

Website: www.ekon.go.id
Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, & YouTube: @PerekonomianRI
Email: humas@ekon.go.id
LinkedIn: Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia