Indonesia sebagai salah satu negara paling aktif secara seismik di dunia karena berada pada ‘Ring of Fire’, menjadi lebih mudah mengalami gempa bumi yang menyebabkan kerugian korban jiwa, gedung dan bangunan, hingga ekonomi. Sebagai upaya pengurangan risiko bencana dan mengurangi potensi kerugian ekonomi, investasi melalui implementasi kebijakan bangunan gedung tangguh bencana khususnya terhadap risiko gempa bumi menjadi sangat penting.

Untuk itu, guna mendorong ketahanan bangunan gedung khususnya terhadap bahaya gempa bumi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang bekerjasama dengan Bank Dunia melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Analisis Ketahanan Gempa dan Kebutuhan Pilihan Investasi di Indonesia, pada 10 s.d. 11 November 2022. FGD ini merupakan bagian dari kegiatan dukungan teknis Kajian Analisis Ketahanan Gempa Bumi untuk Bangunan Publik di Indonesia.

“Kita menyadari bahwa gempa bumi mempengaruhi lebih banyak orang dibandingkan dengan jenis bencana lainnya serta menimbulkan kerugian ekonomi yang besar. Oleh karena itu, perlu dipastikan agar pembangunan bangunan gedung khususnya bangunan gedung fungsi publik, dapat sesuai dengan peraturan atau standar terkait sehingga memiliki ketangguhan dalam menghadapi bencana,” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Wahyu Utomo saat memberikan sambutan pada FGD tersebut.

Kegiatan FGD membahas mulai dari aspek regulasi, administrasi gedung dan SIMBG, praktik, kode, standar desain dan konstruksi bangunan (termasuk retrofit), serta mekanisme pendanaan dan struktur insentif yang dibutuhkan dengan fokus pada bangunan publik, seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan.

Perwakilan Bank Dunia Haris Sanahuja yang merupakan Senior Disaster Risk Management Specialist Bank Dunia turut hadir dalam FGD tersebut dan menyampaikan bahwa produk akhir dari kajian ini nantinya merupakan rekomendasi konsep desain framework untuk National Seismic Resilience Program di Indonesia yang dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu dengan dukungan semua pemangku kepentingan terkait. Pihak Bank Dunia juga mengharapkan agar kegiatan FGD dapat memberikan manfaat, khususnya untuk pengembangan bangunan gedung tangguh bencana di daerah.

Kegiatan FGD diikuti oleh perwakilan 13 Pemerintah Daerah lokasi studi, yakni Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Mamuju, Kota Ambon, Kota Bengkulu, Kota Cilegon, Kota Gorontalo, Kota Mataram, Kota Padang, Kota Palu, Kota Sorong, Kota Semarang, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Manggarai Barat. (dep6/dlt/fsr/hls)

***