Guna memasifkan pertumbuhan keuangan inklusif di Indonesia, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Dalam Perpres tersebut, Pemerintah pusat dan daerah melakukan berbagai penguatan dalam memperluas akses keuangan inklusif ke berbagai segmen sasaran, di antaranya melalui pengesahan aturan pelaksanaan SNKI yang diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif dan Peta Jalan serta Rencana Aksi Keuangan Inklusif.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah melalui Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) menginisiasi sinergi dan kolaborasi program bersama Pengurus Pusat Majelis Dakwah Islamiyah, dengan menggandeng pemuda dan perempuan Muhammadiyah / Aisyiyah untuk melaksanakan workshop literasi dan edukasi keuangan inklusif bagi pemuda dan perempuan di Universitas Aisyiyah Bandung, pada Jumat (31/03).

Keuangan inklusif di Indonesia terus mengalami peningkatan dari 83,6% pada tahun 2021 menjadi 85,1% di tahun 2022, lebih tinggi dari target tahun 2022 sebesar 85%. Terkait hal ini, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan dalam workshop tersebut menyampaikan “Peningkatan keuangan inklusif didukung oleh peningkatan akses masyarakat, peningkatan penggunaan jasa layanan keuangan, dan kualitas layanan kepada masyarakat yang tinggi terhadap lembaga keuangan formal”.

“Inklusivitas terhadap layanan keuangan yang tinggi terhadap segenap lapisan masyarakat dan wilayah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, stabilitas keuangan, pengentasan kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan ekonomi antar individu maupun antardaerah,” lanjut Plt. Deputi Ferry.

Peran perempuan tentunya sangat penting dalam mengakselerasi keuangan inklusif. Berdasarkan hasil Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) pada tahun 2022, tingkat literasi perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki laki, namun tingkat inklusinya lebih rendah 2,40 poin persentase. Ini menjadi concern Pemerintah untuk dapat meningkatkan keuangan inklusif bagi perempuan dengan menerapkan tiga pilar utama, yaitu kemandirian bagi perempuan, kesetaraan gender, dan penciptaan ekosistem yang ramah bagi perempuan.

Dalam kesempatan yang sama, Rektor Universitas Aisyiyah Bandung Tia Setiawari menyatakan sangat menyambut baik workshop ini karena organisasi Muhamaddiyah telah mempunyai 171 perguruan tinggi, 17 ribu jumlah dosen, dan 548 ribu mahasiswa, di mana salah satunya yakni kampus Aisyiyah Bandung. Dengan potensi tersebut, universitas di bawah naungan Muhammadiyah, khususnya Aisyiyah, siap untuk memaksimalkan implementasi keuangan inklusif dengan mengembangkan kurikulum tentang keuangan iklusif yang terdapat di program studi pariwisata dan perdagangan internasional, selaras dengan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (KMBKM).

Percepatan keuangan inklusif di Indonesia tentunya memerlukan koordinasi dan sinergi yang solid dengan seluruh pihak. Forum ini dapat menjadi langkah untuk pengembangan ekosistem atau kebijakan yang mendorong kolaborasi, sinkronisasi, dan inovasi untuk mendukung pencapaian keuangan inklusif sebesar 88% di tahun 2023, serta turut berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Dalam workshop tersebut turut serta hadir di antaranya Asisten Deputi Keuangan Inklusif Keuangan Syariah Kemenko Perekonomian Erdiriyo; Sekretaris Jenderal DPP MDI Gunawan Hidayat, Wakil Ketua PW Aisyiyah Jawa Barat Heni Nur’aeni, serta perwakilan Direksi Lembaga Keuangan dan BUMN/BUMD. (dep1/map/tam/fsr)

***