Pada 16 Februari 2023, sebagai tindak lanjut hasil konkret Presidensi G20 Indonesia, telah diresmikan Sekretariat Just Energy Transition Partnership (JETP) yang berlokasi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. JETP adalah kemitraan pendanaan perubahan iklim dan transisi energi dari negara G7 plus Norwegia dan Denmark untuk pengembangan kendaraan listrik, teknologi, dan penghentian dini pembangkit listrik berbasil fosil di Indonesia. Partnership ini juga mendorong transisi energi yang berkeadilan yang mempertimbangkan kehidupan dan penghidupan masyarakat terdampak di setiap tingkatan perjalanan transisi energi, sehingga tidak ada satu pun pihak yang tertinggal. Indonesia mendapatkan alokasi pemanfaatan dana sebesar USD20 miliar untuk mendukung transisi energi di Indonesia melalui kerangka JETP ini.

JETP merupakan salah satu materi yang disampaikan pada Kuliah Tamu yang diselenggarakan oleh Sekretariat Sherpa G20 Indonesia Kemenko Perekonomian bekerja sama dengan Fakultas Humaniora President University pada 11 April 2023. Kegiatan yang diselenggarakan di Charles Himawan Auditorium ini diikuti lebih dari 150 mahasiswa dengan mengangkat tema “Peluang dan Tantangan Implementasi Transisi Energi di Indonesia Pasca KTT G20 Bali”.

Presidensi G20 Indonesia dinilai sukses, baik dalam aspek substansi maupun penyelenggaraan. Di tengah upaya pemulihan pasca pandemi COVID-19, termasuk krisis geopolitik, Indonesia berhasil memimpin dan menjaga keutuhan G20 untuk bersama-sama memberikan solusi dari tantangan global yang bersifat multidimensi. “Presidensi G20 Indonesia berhasil menjawab keraguan banyak pihak tentang kepemimpinan Indonesia di tingkat global. KTT G20 Bali dan Deklarasi Pemimpin G20 Bali yang tercapai secara konsensus memberikan bukti nyata keberhasilan diplomasi Indonesia di G20 sebagai the premier forum for global economic cooperation,” ungkap Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral Ferry Ardiyanto yang juga selaku Co-Sous Sherpa G20 Indonesia.

Presidensi G20 Indonesia sendiri menunjukkan kemampuan Indonesia dalam menyelenggarakan konferensi tingkat internasional di tengah transisi pandemi COVID-19. Dengan penyelenggaraan pertemuan di lebih dari 25 kota, Presidensi G20 Indonesia juga membawa misi untuk memperkenalkan budaya dan potensi wisata baru di Indonesia.

“Selain menunjukkan kepemimpinan global Indonesia, gelaran Presidensi G20 Indonesia juga memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional dan lokal. Dengan lebih dari 437 kegiatan dalam setahun, diperkirakan dapat meningkatkan konsumsi domestik hingga Rp1,7 triliun, penambahan PDB nasional hingga Rp7,4 Triliun, serta pelibatan UMKM dan penyerapan tenaga kerja sekitar 33.000 di berbagai sektor.  Manfaat ekonomi yang diperoleh bisa mencapai 1,5 sampai dengan 2 kali lebih besar dari acara IMF-WB Annual Meetings 2018 di Bali,” ungkap Dita Herdiana dari Sekretariat Sherpa G20 Indonesia.

Indonesia menjadikan Presidensi G20 2022 untuk menunjukkan kepemimpinan dalam isu transisi energi. Dalam pembahasan di tingkat Energy Transitions Working Group, telah disepakati Bali Compact yang merupakan prinsip-prinsip percepatan transisi energi yang mengutamakan ketersediaan akses energi yang terjangkau, ketahanan energi, dan keadilan proses transisi. Di forum yang sama juga dihasilkan Bali Energy Transitions Roadmap yakni peta jalan menuju transisi energi yang berkeadilan. Dokumen tersebut menjadi panduan bersama untuk pencapaian Agenda SDGs 2030 dan menetapkan peta jalan menuju net zero emission sesuai kondisi nasional.

Indonesia juga berhasil mendapatkan komitmen konkret dukungan implementasi transisi energi selama Presidensi G20 Indonesia. Beberapa komitmen yang diperoleh dalam kerangka Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) antara lain: Just Energy Transition Partnership (JETP), Global Gateway, Millennium Challenge Corporation (MCC) Compact II, hingga Asia Zero Emission Community (AZEC). Komitmen tersebut turut melengkapi inisiatif yang telah diselenggarakan Indonesia dalam upaya mengurangi emisi karbon dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Terkait upaya tersebut, Kemenko Perekonomian tengah mengampu inisiatif Joint Crediting Mechanism (JCM) atau Mekanisme Kredit Bersama (MKB), yang merupakan kerja sama bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang. JCM mendorong kerja sama antara institusi Jepang dan institusi Indonesia untuk berinvestasi dalam kegiatan pembangunan rendah karbon di Indonesia melalui insentif dari Pemerintah Jepang. JCM adalah upaya penurunan emisi gas rumah kaca melalui proyek-proyek yang disetujui oleh kedua negara dalam berbagai bidang seperti efisiensi energi, pemanfaatan energi terbarukan, dan penurunan emisi pada alih tata guna lahan.

“Sejak disepakati pada tahun 2013, terdapat 54 proyek JCM yang diimplementasikan di Indonesia dimana sebagian besar merupakan sub sektor energi terbarukan, efisiensi energi, pembangkit energi, dan infrastruktur. Beberapa contoh proyek yang memanfaatkan dukungan skema JCM, antara lain: instalasi Tribrid System untuk BTS perangkat komunikasi, Pembangkit Listrik Biomassa berkapasitas 12MW di Tanjung Seumantoh Aceh, Pembangkit Listrik Mini Hidro berkapasitas 10MW di Sumatera Utara, dan Pembangkit Listrik Panas Bumi di Patuha. JCM merupakan alternatif yang sangat menarik dalam membantu pembiayaan investasi proyek,” ujar Danar Anindito Mu’jizat dari Sekretariat JCM Indonesia.

Dalam kegiatan Kuliah Tamu tersebut, civitas academica President University menyampaikan masukan terkait perluasan informasi capaian dan inisiatif Indonesia dalam forum ekonomi global. “Terima kasih kepada Kemenko Perekonomian atas inisiatifnya untuk menyelenggarakan Kuliah Tamu di President University. Kerja sama baik ini dapat dilanjutkan, antara lain melalui penerimaan mahasiswa untuk melakukan magang di Kemenko Perekonomian dan pelibatan lain yang mendukung fungsi perguruan tinggi dan pemerintah” tanggap Muhammad A. S. Hikam selaku Kepala Program Studi Hubungan Internasional President University.

Selaku pemateri dalam kegiatan kuliah tamu tersebut adalah Danar Anindito Muji’zat, M.Sc., Analis Kebijakan Ahli Sekretariat Joint Crediting Mechanism, Dita Herdiana, M.A.B, Analis Perekonomian Sekretariat Sherpa G20 Indonesia, serta M. Sigit Andhi Rahman, Ph.D. dan Joni W. Simatupang, Ph.D., dari President University. Turut hadir dalam kegiatan kuliah tamu ini, Dr. Endi Haryono, Dekan Fakultas Humaniora President University.