Pemerintah telah berkomitmen dalam perencanaan dan implementasi program pembangunan berkelanjutan yang diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Pembangunan berkelanjutan tersebut, salah satunya, bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang adil dan inklusif, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Tantangan besar dalam implementasi pembangunan berkelanjutan antara lain bagaimana menyinergikan berbagai program lintas sektor dari berbagai tingkat. Pendekatan pengelolaan sumber daya lahan menuju pengelolaan lanskap terpadu (ILM) diperlukan dalam pembangunan berkelanjutan melalui sebuah kerangka kerja yang terdiri dari lanskap sebagai satu kesatuan ekosistem, pendekatan kolaborasi multi pihak secara inklusif, review rencana tata ruang dan peluang pembaharuan, restorasi kawasan hutan yang terdegradasi, serta berorientasi pada sistem pangan yang berkelanjutan.

Salah satu instrumen untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yang saat ini telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, sehingga diharapkan mampu memberikan rekomendasi pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang bersifat strategis, yakni pada arah kebijakan, rencana dan program pembangunan melalui pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial sehingga dapat mencapai sasaran prioritas nasional.

Membahas lebih lanjut terkait hal tersebut, Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Hortikultura Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Yuli Sri Wilanti, selaku National Project Director (NPD) Proyek Food System, Land Use, and Restoration (FOLUR), menyelenggarakan kegiatan seminar dengan tema “Penguatan Sistem Pangan berbasis Tata Guna Lahan dan Restorasi” di Kota Padang, Sumatera Barat, pada Selasa (13/06), yang bertepatan dengan kegiatan Pekan Nasional Petani dan Nelayan (PENAS) 2023.

Proyek FOLUR merupakan proyek hibah dari Global Environment Facility (GEF) yang bekerja sama dengan Pemerintah, di mana dalam hal pelaksanaanya dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan/Bappenas, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta dukungan dari UNDP dan FAO.

Proyek FOLUR berada di 5 (lima) yurisdiksi terpilih yakni Kabupaten Aceh Tegah dengan komoditas kopi, Kabupaten Mandailing Natal dengan komoditas kelapa sawit dan kopi, Kabupaten Sanggau dengan komoditas kelapa sawit, Kabupaten Luwu dengan komoditas kakao dan padi, dan Kabupaten Sorong dengan komoditas kelapa sawit.

Tujuan dari Proyek FOLUR sendiri adalah untuk memastikan rantai nilai kelapa sawit, kopi, kakao, dan padi yang berkelanjutan melalui penerapan pendekatan penggunaan lahan komprehensif yang menghubungkan konservasi, restorasi, dan keanekaragaman hayati dalam skala besar.

Hadirnya Proyek FOLUR tentunya diharapkan dapat mendukung keberlanjutan rantai pasok komoditas prioritas global, penguatan kapasitas dan pengetahuan, serta meningkatkan peran aktif Pemerintah dan sektor swasta (Public Private Partnership) dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan. “Proyek FOLUR ini diharapkan mampu mendorong keberlanjutan, integrasi lanskap, dan efisiensi nilai pangan dan rantai pasok,” tutur Asdep Yuli.

Dalam kesempatan tersebut, Mondelez International menyampaikan komitmennya untuk mendukung proyek FOLUR, khususnya terkait penguatan kapasitas petani lokal, peningkatan keberlanjutan rantai pasokan komoditas, dan perlindungan keanekaragaman hayati, serta layanan ekosistem yang signifikan secara global pada lokus area Kabupaten Luwu dengan komoditas kakao.

Hadir sebagai narasumber dalam seminar tersebut di antaranya Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Kementerian Pertanian; Perwakilan Direktur Bina Pengelolaan Pemulihan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Mondelez International Cocoa Life Operation Lead-Indonesia; dan National Project Manager FOLUR. (dep2/map/fsr)

***