KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS
HM.4.6/334/SET.M.EKON.3/09/2023

KTT ASEAN-Jepang ke-26:

Masuki Tahun Emas Kemitraan, ASEAN-Jepang Dorong Kemitraan yang Berfokus pada Transisi Energi melalui Akselerasi Infrastruktur dan Industri Hijau

Jakarta, 6 September 2023

Memasuki tahun emas kemitraan, ASEAN dan Jepang sepakat membentuk Kemitraan Komprehensif Strategis di antara kedua belah pihak. Hal ini disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ketika memimpin Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Jepang ke-26, di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (6/9). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut.

Para Pemimpin Negara ASEAN menyambut baik dan mendorong upaya transisi energi melalui akselerasi infrastruktur dan industri hijau, termasuk dalam kerangka Asia Zero Emission Community (AZEC) yang mencakup empat immediate projects yakni teknologi nol emisi, infrastruktur finansial, standar aturan teknis dan bisnis, serta Asian Carbon Credit Market.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi mengajak Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida untuk meningkatkan kontribusi dalam pendanaan pembangunan infrastruktur di ASEAN, khususnya di bidang konektivitas dan infrastruktur hijau.

“ASEAN membutuhkan investasi infrastruktur senilai USD184 miliar per tahun. ASEAN berharap Jepang dapat terus meningkatkan kontribusinya pada ASEAN Infrastructure Fund dan ASEAN Catalytic Green Finance Facility untuk mendukung konektivitas dan infrastruktur hijau,” ujar Presiden Jokowi.

Sebagai mitra perdagangan terbesar keempat ASEAN, Jepang memegang peranan penting dalam dinamika perdagangan di kawasan. Tercatat pada 2022, total nilai perdagangan ASEAN-Jepang mencapai USD268 miliar atau mewakili sekitar 7% dari keseluruhan angka perdagangan ASEAN di 2021. Jepang juga merupakan investor asing terbesar kedua di ASEAN yakni pada 2022 memiliki investasi sebesar USD26,7 miliar.

Presiden Jokowi mengatakan, ASEAN dan Jepang telah sepakat membentuk kemitraan komprehensif strategis dan mewujudkannya dalam kerja sama konkret yang saling menguntungkan.

“Jepang sebagai salah satu mitra paling aktif ASEAN dan pendukung utama ASEAN Outlook on the Indo-Pacific dapat menjadi kontributor utama dalam mewujudkan kerja sama konkret yang bermanfaat langsung bagi rakyat,” imbuh Presiden Jokowi.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya ASEAN dan Jepang untuk bersama-sama menjaga stabilitas keamanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan.

“Secara geografis, Jepang dan ASEAN adalah bagian dari Asia, di sinilah rumah kita, di sinilah tempat kita tumbuh dan bernaung. Oleh karena itu, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kawasan kita sebagai kawasan damai, stabil, dan sejahtera,” ungkap Presiden Jokowi.

Di sisi lain, PM Kishida menyebutkan bahwa momentum ini merupakan “golden friendship – golden opportunities” dan mengumumkan komitmen kontribusi Jepang sebesar USD100 juta melalui ASEAN-Japan Integration Fund (JAIF) untuk mendukung implementasi ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) dengan lebih menyeluruh. Menyambung hal tersebut, PM Kishida juga mengundang para Pemimpin Negara ASEAN untuk hadir dalam ASEAN-Japan Commemorative Summit di Tokyo Jepang pada Desember 2023 mendatang.

Selain itu, dalam KTT ini juga mengapresiasi dan menyuarakan keberlanjutan beberapa kerja sama ASEAN-Jepang seperti ASEAN-Japan Connectivity Initiative, ASEAN-Japan Co-Creation Vision, Action Plan of Innovative and Sustainable ASEAN-Japan Co-Creation 2023-2033, ASEAN-Japan Circular Economy Initaitive (AJCEI), hingga peluncuran Digital Innovation and Sustainable Economy Center (DISC) di Jakarta pada Agustus 2023 lalu. (yvs/dep7/rep).

***

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Haryo Limanseto

Website: www.ekon.go.id
Twitter, Instagram, Threads, Facebook, TikTok, & YouTube: @PerekonomianRI
Email: humas@ekon.go.id
LinkedIn: Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia