Pertemuan Good Regulatory Practice Network (GRPN) ASEAN-OECD ke-9 diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, bekerja sama dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), dan juga atas dukungan Pemerintah Inggris.

Acara ini terdiri dari dua rangkaian program besar, yaitu Pre-Event pada 27 November 2024 (Workshop on GRP & ASEAN-OECD Bureau Meeting), dan Main Event pada 28 November 2024 (The 9th ASEAN-OECD GRPN Meeting).

Organisasi OECD mempunyai program di Asia Tenggara yang bernama Southeast Asia Regional Programme (SEARP), dengan salah satu kegiatannya adalah ASEAN-OECD GRPN tersebut. Sementara itu, ASEAN-OECD Bureau Meeting merupakan pertemuan dewan penasehat untuk kegiatan kerja sama antara OECD dan ASEAN.

“Bureau meeting ini lebih membahas kira-kira ke depannya GRPN ini mau kemana dan bagaimana, apa yang dibutuhkan, jadi lebih melihat program-program ke depan yang kiranya bermanfaat bagi (organisasi) ASEAN maupun bagi masing-masing negara ASEAN. Hal itu tentunya perlu dibahas dalam lingkup kecil, makanya dilaksanakan bureau meeting ini,” tutur Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional Kemenko Perekonomian Netty Muharni, di Jakarta, Rabu (27/11).

Beberapa hal yang dibahas dalam bureau meeting tersebut antara lain mengenai perkembangan terkini persiapan acara The 9th ASEAN-OECD GRPN Meeting, GRPN non-paper, prospek strategis untuk memajukan GRPN ke depannya, misalkan dengan cara memperbanyak peluang kolaborasi dalam GRPN, dan berintegrasi dengan jaringan dan inisiatif OECD lainnya.

Selanjutnya juga dibahas bagaimana meningkatkan keterlibatan yang lebih jauh dari negara-negara Anggota ASEAN, yakni dengan mengidentifikasi praktik terbaik untuk partisipasi anggota ASEAN yang lebih mendalam, dan akan menambah keanggotaan baru pada biro. Selain itu, juga dibahas tentang usulan tema serta agenda Pertemuan GRPN ke-10 tahun depan di Malaysia.

“Tadi ada (pembahasan) non-paper dari OECD itu kira-kira program-program yang memungkinkan untuk dilaksanakan di ASEAN, tapi usulan mereka cukup bagus jadi kita semua umumnya setuju dengan hal itu. Kita juga sudah memberi input terhadap usulan itu, termasuk di antaranya akan ada pemberian capacity building, nantinya juga akan ada sharing experience dan technical assistance, kemudian ada study atau review, dan ada juga pembahasan bahwa kita ingin membuat indikator yang lebih simple untuk mengukur implementasi GRP di ASEAN,” papar Asdep Netty.

Di samping Bureau Meeting itu, juga dilaksanakan Workshop on Good Regulatory Practices (GRP) yang terselenggara atas kerja sama antara Kemenko Perekonomian, OECD, dan juga the UK government’s Office for Product Safety and Standards. Kegiatan tersebut menunjukkan relevansi praktik regulasi yang baik untuk mendukung dan memajukan pembangunan ekonomi dan berkelanjutan, meningkatkan hasil peraturan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Workshop ini juga mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam praktik, dengan menghadirkan contoh-contoh terbaik yang sudah dilakukan negara-negara Anggota ASEAN dan juga Anggota OECD.

Turut hadir dalam acara ini yakni Deputy Head of the Regulatory Policy Division - Public Governance Directorate OECD Daniel Trnka, Policy Analyst - Regulatory Policy Division OECD Supriya Trivedi dan James Drummond, Deputy CEO of the Office of Product Safety and Standards - Department for Business, Energy and Industrial Strategy Inggris Will Cresswell, dan perwakilan dari negara-negara anggota ASEAN-OECD Bureau. (rep/fln/hls)

***