KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS
No. HM.4.6/26/SET.M.EKON.2.3/03/2019

Presiden Pimpin Langkah Perbaiki Harga Karet Alam, Komandoi Para Menteri Ekonomi Hingga Dengar Langsung Keluhan Petani Karet di Daerah

Sumatera Selatan, 09 Maret 2019

Presiden RI Joko Widodo telah menugaskan jajaran menteri-menterinya untuk memperbaiki harga karet alam guna menyejahterakan petani karet. Langkah strategis pertama adalah melalui jalur diplomasi. Indonesia bersama dua negara produsen karet lainnya, Thailand dan Malaysia dalam forum Special Ministerial Committee Meeting of the International Tripartite Rubber Council (ITRC) di Bangkok telah menyepakati tiga kebijakan, yaitu mengatur jumlah ekspor karet alam, peningkatan penggunaan karet alam di dalam negeri, dan peremajaan (replanting) karet alam.

Menindaklanjuti hasil diplomasi ITRC tersebut, Presiden pun memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar penggunaan karet untuk aspal mulai dilaksanakan di seluruh tanah air.

“Mulai tahun lalu, mengaspal jalan itu sudah dicampur dengan karet. Itu dilakukan di 3 provinsi yaitu Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Meski harganya lebih mahal, Pemerintah akan tetap membeli karena kualitasnya pun baik. Untuk itu, saya arahkan agar penggunaan karet untuk aspal ini bisa dilakukan di provinsi, kabupaten, dan kota seluruh Indonesia,” ujar Presiden Jokowi saat berdialog dengan Petani Karet di Sumatera Selatan, Sabtu (9/3).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pun diminta menyelesaikan urusan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) Pemanfaatan Aspal Karet untuk Pembangunan Jalan di Daerah.

“Kita sudah siapkan NSPK-nya. Nanti Menteri Dalam Negeri yang akan membuat surat edaran. Kalau itu sudah selesai, berarti penggunaan karet untuk aspal wajib di seluruh daerah,” ujar Menko Darmin melaporkan.

Kemudian, arahan untuk Menteri Perindustrian adalah hilirisasi industrialisasi. “Kita sudah terlalu banyak kirim bahan mentah ke luar negeri. Sudah saatnya harus hilirisasi industrialisasi, baik untuk ban, sarung tangan, dan lainnya. Dengan begitu, nilai tambahnya akan naik,” jelas Jokowi.

Terakhir untuk Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Presiden memerintahkan agar BUMN membeli karet-karet rakyat. “Membelinya tentu dengan harga yang baik sehingga petani dapat keuntungan dari pembelian BUMN,” kata orang nomor satu di Indonesia ini.

Dalam dialog yang berlokasi di Balai Penelitian Sembawa-Pusat Penelitian Karet di Sumatera Selatan ini, Presiden Jokowi pun menerangkan bahwa harga karet mulai bergerak naik karena adanya diplomasi ITRC.

“Kita kan sudah kirim tim yang dipimpin oleh Menko Perekonomian untuk berdiskusi dengan Thailand dan Malaysia. Di situ, kita ajak mereka untuk membuat kebijakan yang sama, salah satunya agar supply ke pasar tidak terlalu banyak,” terangnya.

Dengan supply yang terkendali, harga diharapkan makin membaik. Kondisi harga komoditas karet saat ini pun, dari yang tadinya ada di harga Rp 5.000,00 – Rp 6.000,00 mulai menyentuh Rp 8.300,00 s.d Rp 9.000,00. Artinya, dari adanya diplomasi ITRC dan pembelian karet oleh Pemerintah, petani karet diharapkan dapat merasakan dampak positif.

Pemerintah pun menyadari bahwa hal ini bukan sekedar persoalan dalam negeri. Tekanan ekonomi global yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi dunia turun, juga membuat permintaan turun sehingga secara otomatis harga juga bergerak ke bawah. Jadi sebetulnya masalah utama kita adalah karena ekonomi dunia belum normal dan pasar dunia belum dalam posisi yang baik.

Khusus untuk Sumatera Selatan, perkebunan memang salah satu sektor unggulan yang menjadi pilar utama ekonomi provinsi ini. Alokasi untuk kawasan perkebunan adalah seluas 3,8 juta ha dan telah dimanfaatkan untuk usaha perkebunan seluas 2,8 juta ha lebih.

“Komoditi yang diusahakan adalah karet seluas 1,3 juta hadengan 95% milik petani rakyat. Ini merupakan kebun karet terluas di Indonesia,” kata Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru.

Herman pun menyampaikan beberapa persoalan perkebunan karet. Mulai dari peremajaan yang perlu segera dilakukan, minimnya infrastruktur sehingga mengakibatkan tingginya ongkos angkut, hingga perlunya penyuluhan pencampuran Bahan Olah Karet (Bokar) sesuai anjuran Kementerian Pertanian.

“Selain itu, perbaikan harga di tingkat petani juga terbantu dengan adanya Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB). Dengan petani karet bergabung di dalam UPPB, kegiatan penjualan karet rakyat dapat dilakukan dengan sistem lelang atau pola kemitraan langsung dengan perusahaan sehingga harga yang diterima petani pun bisa lebih baik daripada dijual sendiri,” tegas Gubernur Sumsel.

Hadir dalam kesempatan ini antara lain Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud, Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Perkebunan Kasdi Subagyono, dan perwakilan kementerian/lembaga terkait lainnya. (idc/iqb)

***

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Hermin Esti Setyowati

Website: www.ekon.go.id

Twitter & Instagram: @perekonomianRI

Email: humas@ekon.go.id