Bandung (10/09) - Menko Perekonomian, Chairul Tanjung memimpin rapat pembahasan percepatan pembangunan infrastruktur, terutama untuk Daerah Provinsi Jawa Barat, di Gedung Pakuan, Bandung Jawa Barat. Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian antara lain, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Menteri Perindustrian M.S. Hidayat, dan Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono, serta sejumlah kepala daerah di Jawa Barat. Rapat koordinasi tersebut membahas mengenai percepatan pembangunan proyek infrastruktur di Jawa Barat. Berbagai agenda telah dibahas dalam pertemuan di Gedung Pakuan ini, diantaranya adalah penyelesaian Waduk Jatigede.

Dalam pembahasan mengenai Waduk Jatigede, disebutkan bahwa proses pembangunan waduk sudah hampir tuntas. Tahap selanjutnya adalah menutup waduk untuk diisi air. Namun, tahap ini masih belum bisa dilakukan karena lahan itu masih dihuni warga. Sebagian masih punya hak mendapat ganti rugi, sisanya sudah menerima ganti rugi tapi masih menghuni area genangan waduk. Proses kelanjutan pembangunan Waduk Jatigede, menurut Chairul Tanjung, dibutuhkan Peraturan Presiden sebagai payung hukum pembebasan lahan sisa. Menurut dia, Perpres itu dibutuhkan sebagai payung hukum penggantian kerugian warga bekas penghuni lahan Waduk Jatigede, sehingga penggenangan bisa segera dilakukan. Rancangan Peraturan Presiden tentang ganti rugi lahan Waduk Jatigede akan dibahas dalam rapat kabinet bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Proses ini membutuhkan dana sebesar Rp 130 miliar, yang digunakan untuk membiayai santunan penduduk, pengosongan lahan, dan pembersihan area genangan.

Agenda ke-dua yang dibahas dalam rapat pembahasan percepatan pembangunan infrastruktur tersebut adalah mengenai proses pembangunan Bandar Udara Internasional Kertajati. Proses pembangunan bandar udara ini, menurut Chairul Tanjung, sudah berjalan sesuai jadwal yang telah direncanakan. Pembangunan bandara ini masih harus dilakukan relokasi sungai, sinkronisasi landasan pacu dan interkoneksi dengan pembangunan tol agar tercipta integrasi infrastruktur yang memadai. Rencananya pemerintah juga akan menyambungkan pembangunan jalan tol Cikampek-Palimanan dengan Bandar Udara Internasional Kertajati. Hal ini diharapkan dapat menjadi penghubung antara bandara dengan penduduk sekitar. Apabila bandara dan jalan tol sudah rampung, pemerintah mempredisksikan Jawa Barat akan memiliki aksesibilitas yang baik, yang nantinya akan mendukung perekonomian masyarakat sekitar.

Selain itu, Menko Perekonomian beserta menteri dan jajaran pemerintahan daerah juga membahas mengenai persoalan-persoalan infrastruktur lainnya seperti, Pelabuhan Cimalaya, Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional Legok Nangka dan Bogor, serta Monorail Bandung. Pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap proyek-proyek infrastruktur tersebut agar dapat cepat terselesaikan.