Jakarta -  Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Sumberdaya Hayati Kementerian Koordinator Bidang Perekonomia Wiwiek Dwi Saksiwi mengatakan Master Plan Percepatan Perluasan Pembangunan (MP3EI) bisa mendorong sector perikanan di Indonesia Timur.

“Didaerah seperti Manado, Ambon dan Papua ikan menjadi salah satu inflator karena sangat tergantung ikan sebagai makanan pokok. Melalui MP3EI kami harapkan infrastruktur di Indonesia Timur bisa terbangun,” ujarnya dalam diskusi bertema “Minimnya Realisasi Investasi di Sektor Kelautan dan Perikanan di Jakarta.

Ia mengakui, minimnya infrastruktur di Indonesia Timur membuat investasi perikanan disana tidak terbangun, padahal disana merupakan gudang bagi sector perikanan. “Kalau kita lihat Indonesia Timur ikannya sudah belenger seking besarnya,  dan itu matinya sekali, kalau disini sudah 10 kali mati sudah lembek-lembek kalau disana masih kenyal masih manis,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia megatakan, saat ini industri perikanan masih bertumpuk di pulau Jawa karena infrastruktur sudah terbangun. Oleh karenanya dengan MP3EI maka pembangunan infrastruktur bisa diarahkan kesana.“Sehingga nantinya pabrik-pabrik besar bisa diarahkan kesana,” tuturnya.

Ia mengakui pemerintah hanya memiliki dana sedikit untuk membangun infrastruktur disana, karenanya pemerintah mengajak pihak swasta dan perbankan untuk bersama-sama membangun infrastruktur disana.

“Propokasi harus dari kita semua. Karena duit pemerintah itu sedikit, paling-paling

memberi pembangunan hanya 20 persen, sementara yang lain kita serahkan kepada swasta dan perbankan supaya mereka berpartisipasi untuk membagun,” ujarnya.

Sementara Wakil Ketua Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto meminta pemerintah untuk mendorong peni ngkatan iklim investasi dikawasan  Indonesia Timur. Pasalnya potensi sumber daya alam perikanan disana masih belum dimanfaatkan secara maksimal.

“Yang perlu didukung Indonesia Timur, karena sangat terbelakang,  padahal potensi udangnya no satu. Udang kita paling segar dibandingkan India dan China. Pemerintah pusat dan daerah harus mendukung,” ujarnya.