Sistem Logistik Nasional (Sislognas) yang efektif dan efisien menjadi salah satu penggerak utama bagi kemajuan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, di tengah persaingan ekonomi global yang semakin tinggi, Sislognas yang berkualitas menjadi nilai tambah tersendiri bagi daya saing Indonesia di kancah perekonomian global.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sislognas yang menjadi pedoman bagi arah dan pola pengembangan Sislognas ke depan, diamanatkan salah satunya untuk mengembangkan dan mengintegrasikan 6 pilar utama Sislognas, yakni komoditas penggerak utama, infrastruktur transportasi, pelaku dan penyedia jasa logistik, teknologi, informasi, dan komunikasi, manajemen SDM, serta regulasi, peraturan, dan perundangan.

Sejak diterbitkannya Perpres tersebut, Pemerintah terus berupaya melakukan perbaikan pada 6 pilar yang masih belum optimal dan terintegrasi guna meningkatkan kinerja logistik Indonesia. Untuk mengetahui sejauh mana capaian sasaran tersebut, diperlukan sebuah indikator untuk mengukurnya, salah satunya yaitu biaya logistik nasional. Pada tahun 2025, biaya logistik nasional terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ditargetkan turun 5% dari tahun 2020.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku koordinator implementasi rencana aksi sislognas, menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) guna membahas kinerja logistik nasional serta mendiskusikan metodologi perhitungan biaya logistik nasional bersama K/L terkait pada Kamis (20/10). “Sistem logistik sendiri tentunya berkaitan dengan jaringan infrastruktur transportasi dan informasi serta kebijakan dan regulasi yang dibangun pemerintah. Jika semakin baik hal tersebut, maka idealnya dapat memberi efek bagi kegiatan logistik kita yang akan semakin lancar sehingga biaya logistik kita akan menurun,” ungkap Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional Evita Manthovani pada kesempatan tersebut.

Efisiensi logistik secara makro dapat dievaluasi dalam hal trade off antara output ekonomi suatu negara, yaitu PDB dan biaya logistik nasional. Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi suatu negara akan mempengaruhi pendapatan dan mendorong pembangunan infrastruktur serta transportasi yang secara langsung berdampak pada penurunan biaya logistik.

Pada kesempatan tersebut, Asdep Evita menyampaikan usulan metodologi perhitungan biaya logistik nasional yang merupakan hasil kolaborasi bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) serta didukung oleh World Bank. Metodologi perhitungan ini dikembangkan dengan mengacu pada best practice internasional terkait perhitungan biaya logistik di tingkat makro serta mempertimbangkan kesinambungan dari ketersediaan data sehingga hasil perhitungannya diharapkan dapat merepresentasikan kondisi sistem logistik nasional Indonesia.

Beberapa stakeholder terkait seperti Bappenas, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan juga menyampaikan masukan serta dukungan pada proyek perhitungan biaya logistik nasional. Hasil perhitungan biaya logistik nasional ini kedepannnya diharapkan dapat membantu perhitungan biaya logistik di level meso (Regional dan Sektor Industri) serta mikro (Perusahaan dan Komoditi tertentu) agar dapat menjadi acuan bagi pengambilan kebijakan logistik yang lebih baik sehingga tercipta sistem logistik nasional yang efektif dan efisien demi mewujudkan daya saing dan kesejahteraan rakyat Indonesia. (dep5/dlt/fsr)

***