![](/image/logo_akhlak.png)
![](/image/logo_bangga.png)
Di tengah isu disrupsi rantai pasok global yang dialami dunia saat ini, perbaikan Sistem Logistik Nasional (Sislognas) menjadi salah satu concern Pemerintah guna menjaga ekonomi nasional agar terus tumbuh. Pemerintah terus mengakselerasi peningkatan kinerja logistik nasional melalui perbaikan beberapa sasaran strategis yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sislognas.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku koordinator implementasi rencana aksi Sislognas sebelumnya telah melakukan pembahasan bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait metodologi perhitungan biaya logistik nasional. Guna menindaklanjuti serta mempercepat perumusan metodologi perhitungan biaya logistik nasional, Kemenko Perekonomian menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), asosiasi pelaku usaha di bidang logistik, serta akademisi pada Rabu (9/11).
“Logistik merupakan hal yang perlu terus menerus dibangun, terlebih lagi di dalam konteks Global Value Chain yang erat kaitannya dengan proses pengantaran suatu barang. Hal tersebut pastinya tidak lepas dari peranan para pelaku usaha di bidang logistik,” ungkap Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional Evita Manthovani yang hadir pada kesempatan tersebut.
Pengukuran kinerja bidang logistik dilakukan salah satunya melalui perhitungan biaya logistik nasional. Untuk itu diperlukan partisipasi serta masukan dari pelaku usaha bidang logistik terhadap suatu metode perhitungan biaya logistik nasional yang dapat memotret kinerja logistik di lapangan.
Dalam kesempatan tersebut, para asosiasi pelaku usaha bidang logistik serta akademisi yang hadir menyampaikan sejumlah pertanyaan, saran, dan pendapatnya mengenai langkah yang dapat diambil serta komponen perhitungan dan parameter yang nantinya dapat digunakan dalam perhitungan biaya logistik nasional. Selain itu, juga disampaikan apresiasi serta dukungan atas pada upaya Kemenko Perekonomian dalam melakukan perhitungan biaya logistik yang sudah lama tidak dilakukan.
Hasil perhitungan biaya logistik nasional diharapkan dapat digunakan Pemerintah untuk mendukung seluruh proses rantai pasok agar menjadi lebih efisien. Perhitungan biaya logistik nasional ini juga diharapkan agar tidak berhenti sampai saat ini, namun dapat terus dilakukan pada tahun-tahun mendatang secara berkelanjutan.
“Jika metode perhitungan sudah disepakati, nantinya ini akan dijadikan living doc yang metodenya akan terus berkembang sesuai dengan ketersediaan data yang ada,” imbuh perwakilan Direktur Neraca Pengeluaran BPS Pipit Helly Sorayan. (dep5/dlt/fsr)
***