Optimalkan Ekosistem Logistik Nasional, Pemerintah Juga Siapkan SDM Logistik yang Mumpuni
16 Jul 2024 20:55KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
SIARAN PERS
HM.4.6/249/SET.M.EKON.3/07/2024
Optimalkan Ekosistem Logistik Nasional, Pemerintah Juga Siapkan SDM Logistik yang Mumpuni
Jakarta, 16 Juli 2024
Konektivitas dan sistem transportasi berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia karena Indonesia merupakan negara dengan belasan ribu pulau yang dihubungkan oleh lautan. Menyadari akan hal ini, Pemerintah Indonesia terus mendorong ekosistem logistik nasional menjadi lebih optimal. Instruksi Presiden tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional (NLE) pun telah diterbitkan yang bertujuan untuk menghapus duplikasi dan sekat-sekat sebelumnya, melalui digitalisasi dan kemudahan layanan single submission. Tidak hanya dari segi infrastruktur, Pemerintah juga berupaya menyiapkan sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengoptimalkan peran ekosistem logistik nasional bagi perekonomian, salah satunya bekerja sama dengan negara Singapura.
“Keeratan antara Indonesia dengan Singapura terjalin dalam mengembangkan sumber daya manusia dan peraturan logistik. Kita akan membuat beberapa program untuk beberapa pengembangan sumber daya manusia. Jadi, menurut saya forum ini sangat penting untuk memulai kolaborasi kita di bidang sumber daya manusia logistik dan juga digitalisasi. Menurut saya, digitalisasi di Singapura sudah sangat diterapkan termasuk di bidang logistik. Forum ini bisa menjadi forum diskusi untuk menjadikan logistik Indonesia lebih hebat dari digitalisasi,” kata Deputi Bidang Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ali Murtopo Simbolon ketika membuka The Workshop of Envisioning ASEAN Logistics Connectivity: Indonesia yang digelar di Graha Sawala Kemenko Perekonomian, Senin (15/07). Kegiatan tersebut juga dibuka oleh Duta Besar Indonesia untuk Singapura Suryo Pratomo dan Duta Besar Singapura untuk Indonesia Kwok Fook Seng.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bekerja sama dengan Lembaga Logistik Asia Pacific National University of Singapore (TLIAP-NUS) menyelenggarakan program lokakarya tersebut, yang mendapat dukungan pendanaan dari Global Supply Chain Leadership Alliance. Program ini bertujuan untuk memberikan manfaat bagi pengurangan biaya logistik nasional dan secara lebih luas berkontribusi terhadap penurunan biaya logistik di ASEAN.
Lokakarya tersebut juga menggelar dua sesi diskusi panel yang mengangkat topik “Indonesia Supply Chain Thought Leadership” yang dimoderatori oleh Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional Kemenko Perekonomian Atong Soekirman dan topik “Technology and Connectivity” yang dimoderatori oleh Director of Symphony and Co-Founder of the Global Supply Chain Leadership Alliance Dan Boon. Turut hadir juga dalam forum tersebut Senior Vice Provost, Chairman of the Advisory Board, The Logistics Institute – Asia Pacific, National University of Singapore Professor Bernard C Y Tan.
Upaya pembenahan sistem logistik nasional yang tengah dilakukan Pemerintah juga telah memberikan dampak perbaikan yang besar. Pada Agustus tahun 2023, NLE membuahkan hasil dengan dwelling time nasional mencapai 2,52 hari, melampaui target 2,9 hari, dan unggul di kawasan ASEAN.
“Kami ingin mengembangkan digitalisasi end-to-end dalam sistem logistik di Indonesia. Dan juga infrastruktur lain seperti dry port sudah diterapkan di Indonesia,” pungkas Deputi Ali.
Perlu diketahui bahwa sebagai upaya membenahi ekosistem logistik nasional, upaya penurunan biaya logistik juga telah dilakukan Pemerintah. Pada bulan September 2023, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2023 secara resmi telah meluncurkan Biaya Logistik Nasional dengan menggunakan basis data Tabel Input-Output yang dimiliki BPS. Biaya logistik nasional tahun 2023 sebesar 14,29% dari PDB menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara paling kompetitif di ASEAN dalam bidang logistik. Dalam 10 tahun ke depan, biaya tersebut diharapkan akan dapat diturunkan hingga berada di kisaran 10% dari PDB, dan ditargetkan turun dalam kisaran 8% dari PDB pada 2045. (ltg/dep5)
***
Juru Bicara Kemenko Perekonomian
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Haryo Limanseto
Website: www.ekon.go.id
Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, & YouTube: @PerekonomianRI
Email: humas@ekon.go.id
LinkedIn: Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia