KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS
HM.4.6/78/SET.M.EKON.3/03/2024

Jalan Tol Semarang-Demak, Keseimbangan antara Pembangunan Konektivitas dan Solusi Atasi Banjir Rob

Jakarta, 7 Maret 2024
 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Wahyu Utomo melakukan peninjauan proses pembangunan Jalan Tol Semarang–Demak, Rabu (21/02). Jalan tol yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tersebut dibangun atas adanya kebutuhan pengembangan sistem jaringan jalan di wilayah pantai utara Provinsi Jawa Tengah dan sebagai solusi adanya permasalahan banjir rob di kota Semarang dan Kabupaten Demak, serta beberapa daerah Pantai Utara Jawa (Pantura) yang disebabkan oleh kombinasi antara perubahan iklim dan penurunan muka tanah.

Jalan tol bernilai investasi Rp5,44 triliun dengan skema kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) ini nantinya akan menghubungkan Kota Semarang dengan Kabupaten Demak sepanjang 26,95 km dan terbagi menjadi 2 seksi, yaitu seksi 1 sepanjang 10,39 km dan seksi 2 sepanjang 16,31 km. Dibangun tahun 2019 dan ditargetkan dapat diselesaikan keseluruhan sesi pada tahun 2025, Jalan Tol Semarang–Demak memiliki tujuan utama untuk mengurai kemacetan dan meningkatkan arus transportasi logistik di jalur Pantura Semarang-Demak-Surabaya.

Selain itu, Jalan Tol Semarang-Demak juga direncanakan terintegrasi dengan tanggul laut dan dilengkapi dengan kolam retensi sehingga keberadaan jalan tol ini dapat menjadi solusi untuk mengatasi banjir rob yang terjadi di sepanjang pantai utara dan menjadikan keunikan tersendiri bagi jalan tol tersebut.

“Jalan Tol Semarang-Demak ini tidak hanya berfungsi meningkatkan konektivitas, tetapi juga menjadi solusi sementara banjir rob yang melanda wilayah tersebut. Selain itu, jalan tol ini memiliki keunikan lantaran menggunakan matras bambu untuk meningkatkan daya dukung tanah,” ujar Deputi Wahyu.

Secara fisiografi, Kota Semarang dan kota lainnya yang terletak pada dataran aluvial merupakan hasil endapan yang berasal dari daratan tinggi hasil transportasi melalui sungai-sungai dan gelombang di wilayah pantai. Sedimen di dataran aluvial tersebut berasal dari pegunungan Serayu Utara di bagian selatan, dibatasi oleh perbukitan Kendeng di sebelah timur, dan berhadapan dengan Laut Jawa di bagian utara. Kawasan pantai dicirikan oleh endapan alluvium, lumpur, tumbuhan mangrove, pantai berpasir, dan bebatuan, yang disebut sebagai marine sediment.

Hasil penyelidikan lapangan yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan/Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan (BBSPGL) menunjukkan bahwa pada umumnya pembangunan dan pemanfaatan lahan di Pantura, Jawa Tengah, saat ini menyebabkan sedimen non-konsilidasi (unconsolidated) mengalami konsolidasi (pemadatan), namun pada kawasan tertentu (pemukiman) penurunannya tentu lebih cepat karena ada beban di atasnya sehingga terjadi pemadatan lebih cepat. Jadi, selain terjadi secara alami, adanya bangunan di atasnya akan mempercepat penurunan muka tanah Pantura di bawah kondisi air laut pasang.

Oleh sebab itu, bambu digunakan sebagai matras yang berfungsi untuk meningkatkan daya dukung tanah dasar agar menjadi lebih kuat. Matras tersebut sendiri dipasang sebanyak 13 lapis, penggunaan bambu tersebut merupakan hasil karya anak bangsa yaitu PT LAPI ITB, selaku yang pertama memperkenalkan teknologi ramah lingkungan tersebut. Kontruksi bambu seperti ini disebutkan tidak akan lapuk dimakan air asalkan tidak terjadi perubahan ekstrem tanah dari basah ke kering. Selain itu, matras bambu tersebut juga akan diberi penahan tiang pancang untuk mencegah longsor. (dep6/map/fsr)

***

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Haryo Limanseto

Website: www.ekon.go.id
Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, Threads, & YouTube: @PerekonomianRI
Email: humas@ekon.go.id
LinkedIn: Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia