Perekonomian Indonesia tumbuh solid dan resilien sebesar 4,95% (yoy) pada Q3-2024 di tengah tingginya ketidakpastian dan berbagai tantangan global, seperti fragmentasi geoekonomi dan ketegangan geopolitik. Capaian tersebut didukung oleh realisasi inflasi yang terjaga rendah dan stabil pada rentang target sasaran nasional 2,5±1%, yaitu sebesar 1,71% (yoy) pada Oktober 2024. Pemerintah terus berkomitmen untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kuat diikuti tingkat inflasi yang stabil dan terkendali dengan menjalankan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif.

Tingkat inflasi nasional masih sangat dipengaruhi oleh komponen harga bergejolak (volatile food) sehingga pengendalian inflasi pangan menjadi sangat penting. Namun demikian, pengendalian inflasi pangan mempunyai sejumlah tantangan, seperti tingginya disparitas harga antardaerah dan penurunan luas lahan pertanian. Untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara (Bali-Nusra), beberapa penyebab disparitas dan volatiltas harga adalah bervariasinya produktivitas pertanian di sebagian daerah, inefisiensi rantai pasok, dan masuknya produk pangan dari luar negeri yang cukup tinggi.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka mengantisipasi tantangan tersebut dilakukan perumusan strategi dan langkah-langkah konkret di dalam Rapat Koordinasi TPIP-TPID Wilayah Bali-Nusra, Jumat (8/11) di Bali. Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia melihat pentingnya sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menjaga stabilitas inflasi pangan.

“Peningkatan produktivitas pertanian merupakan hal penting dalam upaya menjaga stabilitas pasokan, diikuti oleh peningkatan efisiensi rantai pasok untuk menjaga kestabilan harga, serta peningkatan kelancaran distribusi pasokan antar daerah untuk menjaga ketersediaan pangan antar wilayah di Bali-Nusra,” ungkap Deputi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Ferry Irawan.

Dalam kegiatan tersebut disepakati beberapa langkah strategis yang akan dilakukan ke depan untuk meningkatkan produktivitas komoditas pertanian, di antaranya penguatan sarana produksi, infrastruktur, dan fasilitas pasca panen di Bali-Nusra, perlindungan lahan pangan berkelanjutan untuk menjaga ketahanan pangan, peningkatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), peningkatan akses pembiayaan melalui KUR, serta pengembangan sistem neraca pangan hingga tingkat kabupaten/kota seluruh provinsi Bali-Nusra.

Lebih lanjut, untuk memitigasi risiko gagal panen, pemanfaatan asuransi bagi petani dan nelayan serta penyediaan sumber-sumber pembiayaan pada beberapa komoditas pangan strategis akan terus dilakukan. Dukungan akses pembiayaan diantaranya diberikan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perikanan maupun Kredit Usaha Alsintan (Alsintan).

“Dengan adanya penyaluran KUR untuk nelayan, diharapkan akses ke pembiayaan dalam memperoleh modal kerja dapat memajukan sektor perikanan di Wilayah Bali-Nusra. Asuransi Mikro bagi kapal nelayan juga tersedia dengan berbagai jenis premi yang diharapkan dapat membantu nelayan apabila terjadi kerusakan kapal,” pungkas Deputi Ferry.

Rakor tersebut dilaksanakan beriringan dengan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Pada GNPIP tersebut dilaksanakan penyerahan bantuan peningkatan produktivitas pertanian non bibit, peternakan dan perikanan, kemudian Penandatanganan Perluasan Kerja Sama antara Perhotelan, Perumda dan Petani serta Penyerahan Preliminary Study Pembangunan Pasar Induk di Provinsi Bali.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya yakni Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Direktur Departemen Regional Bank Indonesia, Koordinator Wilayah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Bali-Nusra, Pimpinan Wilayah Bulog Bali, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Sekretaris Daerah Provinsi NTB, serta perwakilan beberapa Kementerian dan Lembaga. (d1/dft/fsr)

***