Pemerintah optimis dengan prediksi capaian pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021. Proyeksi pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I - 2021 masih belum positif dan berada di kisaran angka -0,5% s.d. -0,3%, sementara proyeksi di Triwulan II - 2021 diperkirakan dapat tumbuh cukup tinggi di kisaran 6,9% s.d. 7,8%, sehingga sepanjang tahun 2021 ini pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih bisa berada di kisaran 4,5% s.d. 5,3%.

“Terdapat berbagai potensi penguatan, juga risiko pelemahan pada pertumbuhan ekonomi, namun Pemerintah akan berupaya mendorong ekonomi sektoral dan spasial melalui penguatan Local Value Chain (LVC) yang berorientasi pada beberapa sektor/komoditi strategis yang utama, yakni kelapa sawit, karet, industri kimia, industri alumunium, industri elektronik, dan industri alas kaki,” terang Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Senin (3/5).

Realisasi Program PEN

Untuk mewujudkan prediksi pertumbuhan ekonomi tersebut, tentunya diperlukan dorongan yang cukup kuat, salah satunya melalui pelaksanaan Program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) yang diharapkan akan mampu mendorong peningkatan di semua sektor. Karena itu realisasi program PEN ini menjadi sangat penting untuk menggerakkan ekonomi di masa pandemi.

Realisasi Program PEN 2021 (s.d. 30 April 2021) mencapai Rp155,63 triliun atau mencapai 22,3% dari pagu sebesar Rp699,43 triliun. Sedangkan rincian realisasi program PEN per kelompok program adalah sebagai berikut:

1. Program Kesehatan sebesar Rp21,15 triliun (12,1% dari pagu Rp175,52 triliun)
2. Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) sebesar Rp49,07 triliun (32,7% dari pagu Rp150,88 triliun)
3. Program Prioritas sebesar Rp18,98 triliun (15,3% dari Pagu Rp125,17 triliun)
4. Program Dukungan UMKM & Korporasi Rp40,23 triliun (20,8% dari Pagu Rp191,13 triliun)
5. Program Insentif Usaha Rp26,20 triliun (46,2% dari pagu Rp56,72 triliun).

Realisasi Program Perlinsos yang sudah mencapai Rp49,07 triliun atau 32,7% dari pagu tersebut antara lain meliputi realisasi Program PKH sebesar Rp13,72 triliun (47,8%), Kartu Sembako sebesar Rp11,91 triliun (26,4%), BST sebesar Rp11,11 triliun (92,6%) dan BLT Desa sebesar Rp1,78 triliun (12,4%).

Untuk mempercepat penyaluran BLT Desa, disiapkan surat dari Kemenkeu bersama dengan Kemendagri dan Kemendes, kepada para Kepala Daerah agar mendorong percepatan penyaluran BLT Desa.

Percepatan Vaksinasi

Dalam rangka mendorong percepatan vaksinasi untuk mencapai herd-immunity, selain “Vaksin Program” yang sudah berjalan, Pemerintah mendorong percepatan “Vaksin Gotong Royong”.

Prioritas vaksinasi berdasarkan Risiko Wilayah (Zonasi Risiko), di mana prioritas vaksinasi diberikan kepada penerima di wilayah dengan Zona Merah (sesuai data Kemenkes), dengan historis distribusi vaksin program untuk Area Jawa-Bali= 70% & area luar Jawa-Bali= 30%.

Selain itu, prioritas juga diberikan untuk sektor/jenis perusahaan tertentu, yaitu yang mempunyai risiko penularan tinggi, sektor utama penunjang pertumbuhan ekonomi, sektor yang sangat dibutuhkan masyarakat, dan juga sektor yang cara kerjanya padat karya serta kontak dengan banyak orang.

Terkait Emergency Use Authorization (UEA) untuk Vaksin Gotong Royong, telah diterbitkan oleh UEA oleh BPOM per 28 April dan 29 April 2021, sedangkan untuk aspek kehalalan, sedang dilakukan proses pembahasan di MUI.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa pada 30 April 2021 kemarin, Indonesia sudah menembus 20 juta suntikan. Jadi, sejak mulai di Januari, untuk bisa menembus 10 juta suntikan perlu waktu dua bulan (atau tepat pada 26 Maret 2021).

“Sekarang satu bulan saja, dengan segala keterbatasan tetap bisa menembus 10 juta suntikan atau sekitar 12,5 juta rakyat Indonesia sudah diberikan vaksin pertama. Diharapkan ke depan akan bisa lebih cepat lagi. Maka itu, kita juga sudah mengubah proses vaksinasi dari 4 meja ke 2 meja, dengan waktu tunggu hanya 15 menit, atas arahan dari Presiden setelah tadi pagi meninjau pelaksanaan vaksinasi di Grand Indonesia dan Thamrin City,” tutupnya. (rep/fsr/hls)

***