Indonesia memiliki angka kerentanan bencana yang cukup tinggi dan didominasi oleh bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan puting beliung serta bencana geologi seperti gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus. Kerugian akibat bencana juga dapat menimbulkan pelemahan ekonomi di daerah terdampak maupun ekonomi nasional.

Pembangunan infrastruktur sebagai sarana konektivitas di sejumlah wilayah yang gencar dilakukan Pemerintah perlu didukung dengan opsi pembiayaan yang memadai melalui berbagai instrumen. Untuk itu, Pemerintah terus berupaya mendorong implementasi Land Value Capture (LVC) sebagai salah satu mekanisme pembiayaan investasi publik dalam infrastruktur untuk mengurangi kerentanan fisik akibat banjir, degradasi lingkungan, dan lain-lain.

Kondisi kenaikan harga gabah dan beras di tingkat petani dan penggilingan padi yang terjadi saat ini mendorong kenaikan harga beras di tingkat konsumen. Untuk mengantisipasi kenaikan harga itu telah dijalankan beberapa program guna menjaga ketersediaan pasokan bahan pangan di pasar dan stabilisasi harga karena pasokan yang terus ada.

Pemerintah terus berkomitmen untuk mendorong dan menjaga sektor pertanian Indonesia, salah satunya melalui perlindungan lahan pertanian terutama lahan sawah. Upaya tersebut dilakukan melalui implementasi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, dimana 87,18% masyarakatnya beragama Islam, memiliki potensi dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Selain itu, Indonesia sebagai negara bahari, juga memiliki potensi pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor perikanan dan kelautan.

Sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, termasuk eksekutif dan legislatif, merupakan kunci utama keberhasilan implementasi kebijakan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.