Sebagai rangkaian dari Keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023 ini telah diadakan beberapa pertemuan yang membahas Priority Economic Deliverables (PED) yang salah satunya adalah tentang ekonomi digital. ASEAN Coordinating Committee on E-Commerce and Digital Economy (ACCED) telah menyelenggarakan pertemuan ke-23, pada 15-16 Juni 2023 di Bali - Indonesia.

Pemerintah terus berkomitmen untuk menguatkan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani diantaranya melalui model kemitraan closed loop agribisnis hortikultura yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Model kemitraan agribisnis tersebut sering disosialisasikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan audiensi ke berbagai pihak, seminar, dan rapat koordinasi. Hal ini dilakukan karena sinergi seluruh stakeholder pertanian penting untuk memperkuat dan menciptakan iklim berusaha yang berdaya saing dan berkeadilan pasca era pandemi Covid-19.

Pemerintah telah berkomitmen dalam perencanaan dan implementasi program pembangunan berkelanjutan yang diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2020-2024. Pembangunan berkelanjutan tersebut, salah satunya, bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang adil dan inklusif, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Pada 16 Februari 2023, sebagai tindak lanjut hasil konkret Presidensi G20 Indonesia, telah diresmikan Sekretariat Just Energy Transition Partnership (JETP) yang berlokasi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. JETP adalah kemitraan pendanaan perubahan iklim dan transisi energi dari negara G7 plus Norwegia dan Denmark untuk pengembangan kendaraan listrik, teknologi, dan penghentian dini pembangkit listrik berbasil fosil di Indonesia. Partnership ini juga mendorong transisi energi yang berkeadilan yang mempertimbangkan kehidupan dan penghidupan masyarakat terdampak di setiap tingkatan perjalanan transisi energi, sehingga tidak ada satu pun pihak yang tertinggal. Indonesia mendapatkan alokasi pemanfaatan dana sebesar USD20 miliar untuk mendukung transisi energi di Indonesia melalui kerangka JETP ini.

Guna memasifkan pertumbuhan keuangan inklusif di Indonesia, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Dalam Perpres tersebut, Pemerintah pusat dan daerah melakukan berbagai penguatan dalam memperluas akses keuangan inklusif ke berbagai segmen sasaran, di antaranya melalui pengesahan aturan pelaksanaan SNKI yang diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif dan Peta Jalan serta Rencana Aksi Keuangan Inklusif.

Pertemuan Strategic Planning Meeting (SPM) Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East Asean Growth Area (BIMP-EAGA) yang telah diselenggarakan pada 8 Februari 2023 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, menandai dimulainya studi koridor ekonomi yang mencakup seluruh wilayah Indonesia Timur yang masuk dalam area kerja BIMP-EAGA.