Pembagian peran antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam percepatan pembangunan Jawa Barat yang mencakup Kawasan Cirebon-Patimban-Kertajati (Rebana) dan Kawasan Jawa Barat bagian Selatan masih perlu diatur lebih lanjut.

Pemerintah melakukan integrasi kawasan strategis Batam Bintan Karimun (BBK) dan disusun berdasarkan sudut pandang ekonomi dan lingkungan berdasarkan enam kriteria yaitu kesesuaian visi pengembangan, core business, potensi investasi yang tinggi, berorientasi ekspor daya ungkit ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing kawasan.

Kondisi perekonomian sangat mempengaruhi kinerja BUMN yang bergerak pada sektor-sektor ekonomi yang paling terdampak pandemi Covid-19. Dengan memperlihatkan kinerja keuangan yang kurang baik, Pemerintah harus dapat berkontribusi lebih besar untuk mencari solusi mengatasi permasalahan BUMN tersebut.

Pada 26-28 Mei 2021, Kemenko Perekonomian bersama dengan Kemensetneg, Kemenko Marves, serta Bappeda Provinsi Jawa Barat melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi kesiapan pelaksanaan program/proyek prioritas percepatan pembangunan di Kawasan Rebana (Kabupaten Sumedang, Majalengka, Cirebon, Subang, Indramayu, Kuningan, serta Kota Cirebon). Ditujukan sebagai persiapan penyusunan RPerpres tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Jawa Barat.

Sebagai upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah gencar mendorong ekspor melalui komoditas unggulan daerah. Untuk mengakselerasi hal tersebut, telah dilakukan berbagai upaya untuk menggali potensi terkait agribisnis dan hortikultura yang dapat disinergikan dengan program prioritas Pemerintah dalam rangka mendorong ekspor.

Kebutuhan energi nasional terutama minyak mentah, BBM jenis gasolin, dan LPG saat ini masih memiliki ketergantungan yang sangat besar dari impor. Kebutuhan impor LPG nasional saat ini berada pada kisaran 70%.