Berkesempatan menjadi narasumber pada acara Assegaf Hamzah & Partners (AHP) Business Law Forum 2020, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto paparkan substansi Cipta Kerja.

Sebagai salah satu lembaga keuangan multilateral, Asian Development Bank (ADB) menyatakan siap untuk terus membantu pembangunan di Indonesia. Tiga sektor yang menjadi perhatian adalah pendidikan, akselerasi investasi, dan sustainability.

Salah satu isu utama yang dimiliki Indonesia adalah masalah pengangguran. Setiap tahun setidaknya ada 2 (dua) juta penambahan angkatan kerja baru yang membutuhkan lapangan pekerjaan untuk menyambung hidup mereka. Untuk menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya diperlukan bauran instrumen kebijakan pemerintah yang tepat.

Pemerintah mulai menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. RPP NSPK tersebut merupakan tindak lanjut dari RUU Cipta Kerja (Ciptaker) yang saat ini draft dan naskah akademiknya telah diserahkan kepada DPR RI sejak 12 Februari lalu.

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu kunci pendorong pertumbuhan ekonomi. Semakin berkualitas SDM sebuah negara, maka akan semakin maju negara tersebut. Untuk itu, kebijakan peningkatan kualitas SDM diperlukan agar bisa menaklukkan persaingan global.

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah diberikan draft dan naskah akademiknya kepada DPR pada 12 Februari 2020 bertujuan untuk memperluas peluang usaha demi pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui kemudahan dan simplikasi perizinan, pemberdayaan UMKM dan koperasi, serta penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan pekerja yang berkelanjutan.