Surabaya (3/3/2016) – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Workshop Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) dalam rangka Mendukung Program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Acara ini dihadiri oleh Djauhari Sitorus dari World Bank, perwakilan Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM,  OJK Jawa Timur, Bank Indonesia Jawa Timur, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Timur, Direksi Bank Penyalur dan Perusahaan Penjamin KUR, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur, serta pimpinan Kantor Wilayah Bank Penyalur KUR.

Imam Hidayat, perwakilan Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur dalam sambutannya menyatakan bahwa Kinerja Ekonomi Makro Jawa Timur menunjukkan sesuatu yang menggembirakan dengan pertumbuhan ekonomi 5,4 %. UMKM di Jawa Timur juga memiliki potensi strategis untuk menjaga Provinsi ini tetap dalam keadaan kondusif.

Acara kemudian dibuka oleh A.Heri Susanto, Asisten Deputi Pasar Modal dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dalam sambutannya, ia pun menyatakan “Pemberdayaan dan pengembangan UMKM adalah langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja”. Oleh karena itu, pemerintah meluncurkan program KUR guna meningkatkan iklim usaha, tentunya dengan perbaikan terus menerus dari segi regulasi, skema dll.

Sesi Paparan dalam Workshop SIKP ini dimoderatori oleh Andie Megantara, Asisten Deputi Fiskal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dengan menghadirkan 3 narasumber.

A.Heri Susanto, Asisten Deputi Pasar Modal dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai narasumber pertama memaparkan tentang Kebijakan Program KUR 2016. Upaya pencapaian target KUR 2016, antara lain: Penambahan jumlah bank penyalur KUR (BPD/ dan/atau Bank Swasta Nasional/Bank Campuran/Bank Asing), Penambahan jumlah penjamin KUR (PT Jamkrida di masing-masing provinsi), melibatkan LKNB seperti perusahaan pembiayaan dan perusahaan modal ventura sebagai penyalur KUR dan/atau sebagai lembaga linkage, serta integrasi skema kredit program ke dalam skema khusus.

Selanjutnya Sugiarso dari Direktorat Sistem Manajemen Investasi Kementerian Keuangan memaparkan tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga KUR 2016. Perbaikan program KUR salah satunya dengan penggunaan SIKP diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan ketepatsasaran program KUR. “Dari semua kredit program, permasalahan utamanya adalah database. Maka, dibentuklah SIKP dan juga diperlukan sinergi dari seluruh stakeholder”, ujar Sugiarso.

Selain itu, Sugiarso juga menyampaikan bahwa permasalahan utama yang dihadapi UMKM terkait pembiayaan adalah harus membayar bunga pinjaman yang lebih tinggi dan kekurangan jaminan atau agunan untuk mengajukan pinjaman. Padahal di Indonesia, UMKM merupakan mayoritas jenis usaha di Indonesia (99,9%), menyediakan 97,2% lapangan kerja, dan menyumbang 59,1% PDB. Oleh karena itu, pemerintah mengalokasikan dana untuk kegiatan modal usaha dan investasi bagi Koperasi dan UMKM serta usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan Kementerian/Lembaga.

Narasumber terakhir, Syarwan dari Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan Kementerian Keuangan memaparkan tentang Basis Data UMKM melalui SIKP. Ia menjelaskan mengenai manajemen data, administrator SIKP, pengguna SIKP, ketentuan dan hak akses pengguna baik Kementerian Negara/Lembaga Pelaksana Teknis SIKP maupun Kantor Wilayah Perbendaharaan, syarat operasional, serta tentang data/ADK SIKP yang diunggah harian dan bulanan via web.

Seusai pemaparan materi dan sesi tanya jawab, acara dilanjutkan dengan customer gathering serta pelatihan dan simulasi SIKP. (idc) 

***