KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS
HM.4.6/339/SET.M.EKON.3/09/2023

Hadapi Tantangan Global dan Perkuat Reformasi Birokrasi, Pemerintah Dorong Organisasi Publik Terapkan Governansi yang Baik

Jakarta, 7 September 2023

Indonesia sebagai bagian dari komunitas dunia tentu juga tidak kebal akan berbagai persoalan global yang masih berlangsung sampai hari ini. Tetapi, saat ini fundamental ekonomi Indonesia masih kuat, dengan capaian pertumbuhan ekonomi sampai semester pertama 2023 adalah 5,11%, disertai tingkat inflasi yang terkendali.

“Kebijakan Pemerintah saat ini diformulasikan dengan memperhatikan berbagai tantangan yang ada dan mengoptimalkan pemanfaatan peluang dan potensi yang dimiliki. Kunci untuk menghasilkan kebijakan yang efektif, efisien, serta berdampak signifikan bagi kemajuan perekonomian Indonesia termasuk di kancah Internasional, adalah dengan mempersempit kesenjangan antara kebijakan secara makro dengan implementasinya di lapangan,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya secara virtual pada Sosialisasi Pedoman Umum Governansi Sektor Publik Indonesia yang diadakan Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG), di Jakarta, Kamis (7/9).

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan peran dari praktik governansi atau tata kelola yang baik untuk sektor publik. Berdasarkan Worldwide Governance Index yang dikeluarkan Bank Dunia, capaian kelembagaan negara berkembang umumnya relatif di bawah negara maju, antara lain dalam aspek pemberantasan korupsi, efektivitas pemerintahan, dan kualitas regulasi.

Dalam konteks penerapan governansi sektor publik di Indonesia ini, peran dan fungsi KNKG menjadi sangat penting. Kemenko Perekonomian mendukung peran penting KNKG, di antaranya melalui penerbitan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 44 Tahun 2021, yang memperbarui mandat KNKG selaku komite yang bertanggung jawab atas pengembangan penerapan governansi sektor publik dan korporasi di Indonesia.

KNKG telah melakukan penyusunan kembali, penyempurnaan, penerbitan dan sosialisasi atas berbagai Pedoman Umum Governansi, baik di sektor publik (PUG-SPI), korporasi (PUG-KI), koperasi (PUG-KOPIN), organisasi nirlaba Indonesia (PUG-ONI), Bisnis Milik Keluarga Indonesia (PUG-BMKI) dan berbagai buku pedoman lainnya yang menyangkut good governance dan etika bisnis.

“Pedoman Umum Governansi Sektor Publik Indonesia (PUG-SPI) akan mendorong seluruh organisasi sektor publik menjadi organisasi yang agile dalam recovery dan reinvention guna menghadapi tantangan baru di kancah global. Pemutakhiran ini juga akan memperkuat pelaksanaan program Reformasi Birokrasi (RB) yang telah dimandatkan Presiden Joko Widodo,” ungkap Menko Airlangga.

PUG-SPI juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi organisasi sektor publik di Indonesia dalam menyusun, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakannya, selain tentu saja wajib  mematuhi peraturan perundang-undangan di Indonesia.

“Sekali lagi, saya sampaikan apresiasi kepada KNKG yang telah memutakhirkan PUG-SPI sehingga selaras dengan perkembangan dan praktik governansi sektor publik di tingkat internasional. Benchmarking ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sistem tata kelola (organisasi sektor publik) sekaligus meningkatkan kepercayaan negara lain terhadap ekonomi Indonesia,” pungkas Menko Airlangga. (rep)

***

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Haryo Limanseto

Website: www.ekon.go.id
Twitter, Instagram, Threads, Facebook, TikTok, & YouTube: @PerekonomianRI
Email: humas@ekon.go.id
LinkedIn: Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia