KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS
HM.4.6/526/SET.M.EKON.3/12/2023

Rangkai Sinergi Berbagai Kebijakan, Pemerintah Dorong Optimisme bagi Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang Inklusif dan Berkelanjutan

Jakarta, 23 Desember 2023

Melibatkan para pimpinan di Kementerian/Lembaga terkait, akademisi, pelaku usaha, dan publik, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Seminar Nasional Outlook Perekonomian Indonesia di Jakarta pada Jumat (22/12). Keterlibatan pemangku kepentingan ini bertujuan untuk mengakomodir isu-isu dan masukan sehingga menciptakan sinergi kebijakan dalam rangka mitigasi gejolak ekonomi global serta memperkuat ketahanan ekonomi domestik.

Rangkaian acara seminar nasional terdiri dari 2 sesi High Level Panel, dimana pada Sesi 1 menghadirkan empat panelis yang membahas tema “Strategi Kebijakan untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan”. Dalam sesi ini, Menteri Energi Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menjelaskan aspek transisi energi dimana strategi kebijakan menuju energi berkelanjutan dilakukan dengan menumbuhkembangkan industri pendukung, membangun infrastruktur energi, serta menyiapkan energi yang mudah dan terjangkau yang bisa menarik investasi.

Dari aspek pembiayaan berkelanjutan, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan terdapat banyak peluang untuk pembiayaan. Insentif diperlukan bagi industri maupun individu yang melakukan transisi energi. Selain itu, UMKM perlu didorong untuk memastikan daya beli masyarakat, meningkatkan lokomotif investasi, serta mendorong industri padat karya.

Selanjutnya, dari aspek digital dan inovasi, Presiden ERIA Prof. Tetsuya Watanabe menyebutkan perlunya pendekatan terhadap teknologi dan inovasi. Self-manufacturing perlu ditingkatkan untuk produktivitas industri. Pemanfaatan teknologi juga perlu ditingkatkan yang mencakup artificial intelligence, computing, dan big data. Pertumbuhan e-commerce dan bonus demografi menjadi keuntungan yang perlu dimanfaatkan.

Dari aspek sumber daya manusia yang berbasis ekonomi berkelanjutan, Rektor Universitas Indonesia Prof. Ari Kuncoro menyebutkan pentingnya connecting the dots agar kemampuan sumber daya manusia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. SDM perlu menguasai ilmu dari sisi manajerial, level produksi, rantai pasok, hingga R&D. Sistem pendidikan perlu didesain untuk mereplikasi transformasi ekonomi yang terjadi.

Diskusi kemudian dilanjutkan pada sesi High Level Panel 2 dengan mengusung tema bertema “Sinergi Kebijakan Fiskal, Moneter, dan Sektor Keuangan untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi” dengan panelis Menteri Keuangan, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ekonom Senior Chatib Basri.

Dari aspek kebijakan fiskal, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa di tengah dinamika ekonomi global yang terjadi, kebijakan fiskal tahun 2024 didesain untuk menjaga permintaan domestik dengan menjaga konsumsi masyarakat dan mendorong investasi. Kebijakan menjaga konsumsi masyarakat melalui pemberian bantuan sosial untuk masyarakat bawah dan pemberian insentif perumahan untuk masyarakat menengah, dengan tujuan mendorong masyarakat menengah membeli rumah. Kebijakan mendorong investasi melalui pemberian insentif fiskal bertujuan memperkuat fundamental ekonomi Indonesia. Kondisi fiskal saat ini relatif baik dilihat dari penerimaan pajak tahun 2023 tumbuh 7,0% (yoy) di tengah dinamika global.

Dari aspek moneter, Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung menyebutkan bahwa The Fed cenderung akan menurunkan suku bunga di tahun 2024 seiring dengan penurunan inflasi di AS. Kebijakan moneter tahun 2024 fokus kepada stabilitas melalui pengendalian inflasi dan menjaga nilai tukar. Dalam upaya pengendalian inflasi di tengah kenaikan harga pangan, Bank Indonesia bersama stakeholders terkait melaksanakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Dari kebijakan makroprudensial akan didorong akomodatif dan pro-growth melalui kebijakan LTV yang tetap longgar, dan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk sektor-sektor tertentu.

Untuk sektor jasa keuangan, Ketua DK OJK Mahendra Siregar menjelaskan bahwa dengan melihat kondisi sepanjang tahun 2023, sektor jasa keuangan dilihat dari sisi likuiditas, kecukupan modal, ruang pertumbuhan kredit, kesehatan dan ketangguhan dari sektor jasa keuangan, baik itu perbankan, pembiayaan, pasar modal, dan industri-industri keuangan lainnya terjaga baik. Untuk mengakselerasi pertumbuhan maupun upaya pembangunan, OJK fokus kepada pendalaman sektor jasa keuangan yang sudah ada maupun industri baru yang terus dikembangkan dan sinergikan dengan jasa keuangan yang sudah mapan.

Selanjutnya Ekonom Senior Chatib Basri menerangkan terkait isu-isu yang harus diantisipasi di tahun 2024 yaitu terdapat ruang The Fed untuk menurunkan tingkat suku bunga di paruh kedua tahun 2024. Namun perlu adanya diantisipasi terkait dengan USD bills yang akan menyebabkan volatilitas pasar obligasi di AS. Selain itu, perlambatan ekonomi Tiongkok di tahun 2024 juga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Konflik Hamas dan Israel akan mendorong kenaikan harga minyak dunia, namun apabila harga minyak dunia naik, hal ini akan dapat diserap oleh APBN di tahun 2024 mengingat hingga bulan November 2023, defisit APBN masih kecil sehingga masih terdapat ruang fiskal untuk mengantisipasi hal tersebut. Selanjutnya, dampak El Nino menyebabkan kenaikan harga beras. Kebijakan Pemerintah sudah tepat dengan kebijakan bantuan pangan dan BLT, namun cakupannya harus diperluas. (dep1/map/fsr)

***

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Haryo Limanseto

Website: www.ekon.go.id
Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, Threads, & YouTube: @PerekonomianRI
Email: humas@ekon.go.id
LinkedIn: Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia