KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS
HM.4.6/343/SET.M.EKON.3/09/2023

Menko Airlangga: Digital Economy Framework Agreement Turut Menjadi Andalan ASEAN untuk Mewujukan Epicentrum of Growth

Jakarta, 7 September 2023

Digelar di Jakarta sejak Selasa lalu, rangkaian agenda Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 tiba pada puncaknya pada Kamis (7/09). Didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan sejumlah Menteri lain, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo setidaknya telah memimpin 12 pertemuan yang diikuti oleh seluruh Pemimpin Negara ASEAN maupun negara mitra. Di samping itu juga dilakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan para Pemimpin Negara yang hadir.

“Walaupun ditengah situasi yang sulit, Keketuaan Indonesia menghasilkan banyak hal sebagai upaya menjaga perdamaian, menjaga stabilitas, dan menjaga kemakmuran kawasan,” tegas Presiden Joko Widodo dalam sesi Press Conference KTT ASEAN 2023 di Jakarta Convention Center, Kamis (7/09). Dalam kegiatan tersebut, Presiden Joko Widodo turut didampingi oleh Menko Airlangga dan Menteri Luar RI Negeri Retno Marsudi.

Beberapa isu penting dalam KTT ke-43 ASEAN yang menjadi diskusi utama dan deliverables yakni mewujudkan ekosistem kendaraan listrik ASEAN, Digital Economy Framework Agreement (DEFA), ketahanan energi, implementasi Chiang Mai Initiatives dan Local Currency Transaction (LCT), ketahanan pangan, ASEAN Outlook on Indo-Pacific, dan terkait investasi dalam ASEAN Indo-Pacific Forum.

“Salah satu yang juga menjadi andalan dari epicentrum of growth itu adalah Digital Economic Framework Agreement. Jadi ini adalah masterplan yang dibuat dikepemimpinan Indonesia dimana Digital Economic Framework Agreement itu mencakup sebuah perjanjian yang sangat dalam mengenai digitalisasi, termasuk digital talent, kemudian digital id, cyber security, retraining, reskilling, infrastruktur, interoperability di ASEAN. Kalau tanpa ini, ekonomi di ASEAN diperkirakan tahun 2030 adalah 1 triliun (USD). Nah, ini bisa meningkat menjadi 2 triliun (USD). Target perjanjian ini diharapkan akan diselesaikan di tahun 2025 dan drafting-nya sudah disiapkan dan Thailand bertugas untuk mengikuti ini sampai 2025,” kata Menko Airlangga dalam Press Conference KTT ASEAN ke-43.

Selanjutnya untuk mewujudkan ekosistem kendaraan listrik, ASEAN Leaders Declaration on the Developing Electric Vehicle Ecosystem menjadi deliverables penting dalam Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023. Potensi kekayaan alam berupa nikel menjadi bahan baku utama dalam pengembangan kendaraan listrik dan mewujudkan end-to-end EV industry ecosystem di ASEAN. Usulan Indonesia terhadap ASEAN Plus Three (APT) Leaders Declaration on Developing Electric Vehicle Ecosystem mendapat dukungan penuh dari negara-negara APT yakni Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Jepang, dan Korea.

“Kalau DEFA itu kita membuat ekosistem digital jadi public private partnership dan kita sudah melihat banyak perjanjian yang tidak bisa mengikuti terhadap perkembangan transformasi dari pada AI. DEFA kita sudah melihat hampir seluruh perjanjiannya itu, dan itu semua sudah kita petakan. Jadi, DEFA itu kita sudah deep dive untuk kepentingan digital ke depan,” ujar Menko Airlangga dalam sesi doorstop dengan awak media.

Sementara itu terkait ketahanan energi, Menko Airlangga mengatakan bahwa salah satu yang juga dijadikan leaders declaration adalah interkonektivitas daripada energi di dalamnya memperkuat Trans- ASEAN Power Grid. ASEAN mengedepankan pengembangan energi hijau dengan potensi hingga 32 gigawatt (GW).

Dalam KTT ASEAN ke-43 ini juga menyepakati untuk mendorong implementasi Chiang Mai Initiatives dan Local Currency Transaction (LCT). Sebelumnya pada KTT ke-42 ASEAN telah disepakati ASEAN Leaders Declaration (ALD) on Regional Cross-Border Payment and LCT. Indonesia juga telah mengimplementasikan kerja sama LCT dengan Malaysia dan Thailand pada tahun 2018, dengan Jepang pada tahun 2020, dan dengan Tiongkok pada tahun 2021. Transaksi LCT yang sebelumnya dikenal sebagai Local Currency Settlement (LCS) pada Januari sampai dengan April 2023 mencapai USD2.1 miliar. Transaksi LCT dengan Malaysia yang mencapai USD202.7 juta per bulan merupakan kontribusi terbesar dalam pertumbuhan transaksi LCT di tahun 2023.

“Kita punya Chiang Mai Initiative sekarang ada 240 billion melalui ADB, ini akan diperbaiki mekanismenya karena mekanismenya lebih tidak sederhana dibandingkan IMF, jadi itu menjadi PR ke depan,” pungkas Menko Airlangga.

Kemudian tentang ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP), Jepang, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Korea, serta Amerika Serikat telah memberikan dukungan penuh baik berupa pembiayaan maupun technical assistance terhadap program riil dari AOIP. Inisiatif AOIP tersebut penting untuk menjaga stabilitas keamanan serta mewujudkan prosperity di ASEAN dengan dukungan penuh dari para mitra ASEAN.

Dalam ASEAN Indo-Pacific Forum tahun ini terdapat concrete deliverables yang berisi 93 proyek dengan nilai sekitar USD38.2 miliar. Secara lebih rinci, terdapat 81 proyek dengan nilai USD34.53 miliar pada sub tema infrastruktur hijau dan rantai suplai resilien, 4 proyek dengan nilai USD736.36 juta pada sub tema pembiayaan berkelanjutan dan inovatif, dan 8 proyek dengan nilai USD2.94 miliar transformasi digital inklusif.

Terkait dengan ketahanan pangan, deliverables ASEAN dibawah Keketuaan Indonesia menghasilkan ASEAN Leaders Declaration on Strengthening Food Security and Nutrition in Time of Crises. Negara-negara ASEAN dan mitra sepakat bahwa ketahanan pangan di ASEAN penting untuk mitigasi terhadap bencana alam serta perubahan iklim yang saat ini sedang terjadi.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Juru Bicara Kemenko Perekonomian dan Asisten Deputi  Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional. (ltg/fsr)

***

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Haryo Limanseto

Website: www.ekon.go.id
Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, & YouTube: @PerekonomianRI
Email: humas@ekon.go.id
LinkedIn: Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia