Pemerintah tengah menyiapkan sejumlah peraturan pelaksanaan sebagai turunan dari Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Penyusunan peraturan pelaksanaan ini dilakukan secara terbuka, dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait dan masyarakat luas. Saat ini ada 37 Peraturan Pemerintah dan 5 Peraturan Presiden yang tengah disusun.

Pemerintah optimistis anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) akan seluruhnya terserap hingga Desember 2020. Pemerintah berfokus untuk terus menjaga tren positif tersebut agar optimisme masyarakat semakin tinggi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) diharapkan bisa membawa Indonesia keluar jebakan pendapatan menengah (middle income trap).

Saat ini, Indonesia memegang posisi sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia yaitu 87% dari total populasi dunia sebesar 267 juta jiwa, sehingga negara ini merupakan pasar yang menentukan dalam perdagangan produk halal dunia. Pada 2018, Indonesia membelanjakan US$214 miliar untuk produk halal atau mencapai 10% dari nilai total produk halal dunia, dan kita termasuk konsumen terbesar.

Pemerintah kian aktif mendiseminasikan substansi Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) guna memberi pemahaman yang menyeluruh dan menggambarkan manfaat yang didapat masyarakat melalui berbagai sarana publikasi. Salah satunya dilakukan hari ini (19/10) melalui jaringan Radio Republik Indonesia (RRI).

Indonesia dan Rusia sepakat untuk terus mencari terobosan dan melakukan langkah-langkah strategis agar bisa meningkatkan nilai perdagangan di masa mendatang. Hal ini tercetus dalam Pertemuan ke-4 Working Group on Trade, Investment and Industry (WGTII) RI-Rusia pada tanggal 14 Oktober 2020 lalu.