RUU Cipta Kerja merupakan bentuk kehadiran negara dalam mengatasi persoalan ekonomi khususnya pengangguran dengan menciptakan iklim investasi yang sehat, kondusif, dan berkepastian hukum.

Pemerintah berupaya mempercepat proses ekspor-impor melalui penerapan National Logistics Ecosystem (NLE). NLE merupakan ekosistem logistik yang menyelaraskan arus lalu lintas barang (flow of goods) dengan dokumen internasional (flow of documents), sejak kedatangan sarana pengangkut (kapal/pesawat) hingga barang keluar dari pelabuhan dan tiba di Gudang.

Dalam perspektif ekonomi saat ini, variabel tingkat pengangguran dianggap merupakan salah satu inti pengukuran keberhasilan kinerja pemerintah. Tugas mendasar pemerintah adalah mengatasi hal tersebut, dengan tetap memperhatikan kesejahteraan kaum buruh serta keselamatan lingkungan melalui penciptaan lapangan kerja.

Di tengah merebaknya Wabah Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Affandi Lukman selaku Sherpa G20 Indonesia menghadiri Pertemuan Sherpa G20 ke-2 yang dilaksanakan pada 11-12 Maret 2020 di Al-Khobar, Arab Saudi.

Jakarta (11/3) - Pemerintah terus berupaya menciptakan lapangan pekerjaan dengan cara mendorong investasi melalui simplifikasi serta harmonisasi regulasi dan perizinan. RUU Cipta Kerja dirancang sebagai jalan pembuka untuk mencapai misi tersebut. Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Politik, Hukum, dan Keamanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Elen Setiadi menerangkan setidaknya ada 5 (lima) hal yang melatarbelakangi dibentuknya RUU Cipta Kerja.

Pemerintah fokus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui dunia pendidikan, termasuk didalamnya pendidikan bagi TNI dan Polri. Hal ini dilakukan guna meningkatkan daya saing dan pembangunan ekonomi.