Dalam perspektif ekonomi saat ini, variabel tingkat pengangguran dianggap merupakan salah satu inti pengukuran keberhasilan kinerja pemerintah. Tugas mendasar pemerintah adalah mengatasi hal tersebut, dengan tetap memperhatikan kesejahteraan kaum buruh serta keselamatan lingkungan melalui penciptaan lapangan kerja.

Di tengah merebaknya Wabah Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Affandi Lukman selaku Sherpa G20 Indonesia menghadiri Pertemuan Sherpa G20 ke-2 yang dilaksanakan pada 11-12 Maret 2020 di Al-Khobar, Arab Saudi.

Jakarta (11/3) - Pemerintah terus berupaya menciptakan lapangan pekerjaan dengan cara mendorong investasi melalui simplifikasi serta harmonisasi regulasi dan perizinan. RUU Cipta Kerja dirancang sebagai jalan pembuka untuk mencapai misi tersebut. Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Politik, Hukum, dan Keamanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Elen Setiadi menerangkan setidaknya ada 5 (lima) hal yang melatarbelakangi dibentuknya RUU Cipta Kerja.

Pemerintah fokus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui dunia pendidikan, termasuk didalamnya pendidikan bagi TNI dan Polri. Hal ini dilakukan guna meningkatkan daya saing dan pembangunan ekonomi.

Reformasi struktural terhadap perekonomian Indonesia akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sejarah mencatat, Indonesia pernah melakukannya 2 (dua) kali. Pertama, saat pergantian Orde Lama ke Orde Baru. Kedua, saat pergantian Orde Baru ke Era Reformasi.

Berkesempatan menjadi narasumber pada acara Assegaf Hamzah & Partners (AHP) Business Law Forum 2020, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto paparkan substansi Cipta Kerja.