Pemerintah terus berupaya memacu berbagai agenda penting guna mengatasi tantangan global mulai dari peningkatan daya saing industri dan perluasan iklim investasi, mitigasi pengaruh perubahan iklim, hingga penguatan sistem ketahanan pangan dan energi.

Dalam rangka mendukung agenda dekarbonasi nasional dan global, Pemerintah berkomitmen untuk mencapai target 23% energi baru dan terbarukan (EBT) pada bauran energi di tahun 2025. Hal tersebut didukung dengan potensi Indonesia sebagai salah satu negara dengan panas bumi terbesar di dunia, dimana diperkirakan memiliki potensi suplai energi lebih dari 23,9 Gigawatt.

Dalam upaya mendorong percepatan proses sertifikasi halal, Pemerintah telah menetapkan kebijakan Jaminan Produk Halal (JPH) sebagai salah satu produk turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pemerintah terus mendorong akselerasi pengembangan ekosistem kewirausahaan dalam rangka mencapai target rasio kewirausahaan nasional sebesar 3,95% di tahun 2024. Salah satunya dengan meningkatkan kontribusi wirausaha muda termasuk siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional, Pemerintah telah menetapkan Food Estate sebagai salah satu program dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022. Salah satu Food Estate yang kini tengah digarap Pemerintah yakni Food Estate Kalimatan Tengah.

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja. Untuk itu, Pemerintah terus berupaya memberikan dukungan sebagai wujud keberpihakan terhadap kemajuan UMKM. Salah satu upaya yang diberikan yakni mendorong penguatan ekosistem UMKM melalui Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.