Pengusaha Dalam Negeri diberi kebebasan seluas-luasnya untuk berinvestasi di seluruh sektor dan khusus Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK), pemerintah bahkan melindunginya. Hal ini menjadi prinsip dari semangat melonggarkan aturan investasi asing dengan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal atau yang lebih dikenal sebagai Daftar Negatif Investasi (DNI).

Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak bisa dilihat berdiri sendiri, tetapi terkait dengan hal lain. Misalnya, KUR terkait dengan Ease of Doing Business (EODB). “Penyederhanaan berbagai hal perlu dilakukan agar KUR dapat berkembang dan tepat sasaran, yang pada akhirnya akan menaikkan rangkingIndonesia dalam EODB,” kata Menko Perekonomian Darmin Nasution dalam Rapat Koordinasi terkait KUR pada hari ini, Kamis (11/2).

Pemerintah memutuskan Peta Jalan E-Dagang Nasional (Road Map E-Commerce) dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada hari Rabu (10/2). Ruang lingkup e-dagang ini adalah barang pemerintah dan barang untuk publik. “Ini harus benar-benar jadi program nasional yang bukan gawe pemerintah saja, tapi mendorong private sector dan masyarakat,” kata Darmin Nasution.

Sinergi Kementerian dalam satu visi, misi, dan komitmen untuk mendorong percepatan dan pencapaian penyediaan pembangunan infrastruktur tercermin jelas dalam acara Infrastructure Outlook 2016 hari ini. Perhelatan besar yang diselenggarakan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) ini menandai era baru dalam percepatan pembangunan infrastruktur.

Pemerintah memutuskan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan Proyek Kilang Bontang dilaksanakan melalui skema Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Landasan hukumkeputusan ini adalahPerpres No 75 tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas dan Perpres No 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,Darmin Nasution menyatakanpemerintah akan mengeluarkan Peraturan Presiden untuk mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Selain demi memenuhi kebutuhan listrik untuk rakyat, pembangunan infrastruktur ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan rasio elektrifikasi.